Tapi dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan penguatan dengan relevansi yang terdapat di lapangan. Pemerintah menyambut baik inisiasi DPR merevisi UU 5/1990 untuk menjawab kebutuhan baru dan diskursus berkaitan dengan KSDAHE untuk dapat direspon secara cepat.
“Inisiatif perubahan UU 5/1990 merupakan langkah efektif menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sembari memberikan ruang akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Siti.
Siti mengatakan, konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Karenanya diperlukan pengaturan untuk melestarikan dan melindungi SDA hayati dan ekosistemnya. Sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati dan pelibatan masyarakat dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem.
Tak ketinggalan Siti menyampaikan penghargaan atas upaya pimpinan dan anggota Komisi IV DPR untuk menjaga koherensi antar UU dan mendorong perbaikan konservasi di indonesia selama ini. Perubahan UU 5/1990 menurutnya menjadi legacy instrumen hukum nasional dalam menjawab berbagai perkembangan dan dinamika di bidang konservasi dan SDA.
Memberikan perlindungan kepada kedaulatan negara, hak berdaulat, keamanan warga dan akses pada kesejahteraan dengan tetap konsisten melindungi SDA hayati dan ekosistemnya. “Dengan ucapan terima kasih, pemerintah menyatakan dapat menyetujui naskah RUU Perubahan UU 5/1990 tentang KSDAHE yang sudah disepakati bersama Komisi IV DPR dan Komite II DPD RI untuk selanjutnya masuk ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR,” paparnya.
Selain mengapresiasi kerja-kerja DPR dan seluruh fraksi, serta DPD, Siti juga mengapresiasi kementerian dan lembaga pemerintah yang ikut terlibat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Serta memberikan apresiasi tinggi kepada pakar, akademisi, pemerhati dan praktisi konservasi, tenaga ahli termasuk ahli bahasa dan hukum pidana atas pandangan, masukan dan catatan yang telah disampaikan.
“Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dapat segera berproses untuk menjadi UU pada pembahasan tingkat II,” tutupnya.
