“Sebenarnya dulu (masuk Fakultas Hukum) karena ingin menjadi diplomat. Karena punya cita-cita untuk menjadi seorang Duta Besar seperti Eyang saya, ayah dari ibu saya. Almarhum Eyang dulu Duta Besar di Jepang. Tetapi seiring berjalan waktu, setelah lulus malah bukan di bidang itu dan malah di law firm,” bebernya.
Firma yang dimaksudkan olehnya adalah Kantor Hukum Hendra Soenardi yang memperoleh peringkat ke-42 dalam Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2021. Pasca lulus dari FH UI di bulan Januari 2019, Bhre bekerja pada posisi Associate selama 2,5 tahun.
Tentunya posisi itu bisa dengan cepat diraih atas kerja kerasnya dan prestasi yang ditorehkan semasa perkuliahan. Diantaranya seperti tergabung dalam tim yang menjuarai sesi final Pre-Moot Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ke-10. Kemudian bersama tim FH UI juga sempat menjadi juara di Pre-Moot Indonesia, Pre-Moot di Praha, dan juga di Budapest yang mendapat juara 4 dari sekitar 50 tim yang turut serta.
Ke depan, di bawah kepemimpinannya yang seorang Sarjana Hukum, rencana untuk Mangkunegaran tidak lepas dari penggalian, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan. Secara pribadi, ia hendak membuat riset dan penelitian tentang hukum adat yang berlaku di Mangkunegaran. Terutama dahulu pada saat zaman sebelum Republik Indonesia terbentuk, dimana kewenangan seorang adipati Mangkunegaran amat besar.
Ia berharap penelitian dan tulisan terkait hukum adat setempat yang digali tersebut nantinya bisa bermanfaat di masa mendatang. Dengan pengalamannya sebagai seorang corporate lawyer sebelumnya juga membantu Bhre untuk memahami dokumen-dokumen dengan lebih baik. Bahkan lebih berhati-hati dalam menulis baik surat atau dokumen lainnya. Penilaian dan ketelitian itu menjadi kebiasaan yang terbawa secara alami hingga sekarang dia menduduki takhta Mangkunegaran.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari masyarakat luas terhadap Puro Mangkunegaran selama ini. Ke depan kami berharap juga agar masyarakat dan Puro Mangkunegaran dapat terus berjalan bersama dalam menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan,” ujarnya.
Terkait bidang hukum, KGPAA Mangkunegara X berharap bisa bekerja sama dengan para ahli, perguruan tinggi untuk bisa menggali tulisan, penelitian, tentang hukum adat di Mangkunegaran. Mereka hendak mengajak dan membuka lebar kesempatan untuk berkolaborasi dengan setiap masyarakat, bukan hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai pelaku bersama dengan Puro. Atas keterlibatan ini diharapkan nantinya masyarkat bisa melahirkan rasa kepemilikan terhadap Puro Mangkunegaran dan kebudayaannya.