Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui peradilan umum atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).
Akan tetapi, mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik sengketa perumahan yang memiliki hubungan hukum berkelanjutan (continuing legal relationship).
Hubungan antara konsumen dan pengembang tidak berhenti pada transaksi pembelian, melainkan berlanjut sejak tahap pemasaran, penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pembangunan, penyerahan unit, hingga pengelolaan hunian dan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Baca juga:
- Bank Indonesia dan Kementerian PKP Sepakat Rumuskan Kebijakan Pembiayaan Sektor Perumahan
- Menteri PKP Segera Teken Rapermen tentang Bedah Rumah
Atas dasar itu, Ilham mengusulkan pembentukan Tribunal Perumahan dengan kewenangan terpadu. Lembaga tersebut diharapkan dapat menangani sengketa transaksi pembelian, sekaligus persoalan pengelolaan hunian bertingkat dalam satu sistem adjudikasi yang terintegrasi.
“RUU Perumahan harus mulai mengatur pembentukan Tribunal Perumahan. Ini momentum untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor perumahan, bukan sekadar mempertahankan mekanisme yang selama ini tersedia,” paparnya.
Sebagai pembanding, Ilham menunjuk praktik di sejumlah negara, antara lain Malaysia yang memiliki Housing Development Tribunal dan Strata Management Tribunal, serta Filipina yang mengoperasikan Human Settlements Adjudication Commission (HSAC).
