Dia juga mengingatkan bahwa pembentukan Tribunal Perumahan dalam RUU PKP perlu dirancang secara cermat. Pengaturan tersebut setidaknya harus memperjelas kedudukan kelembagaan, kompetensi absolut, prosedur pemeriksaan, hingga kekuatan eksekusi putusan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.
Skema Omnibus
Di sisi lain, pemerintah tengah mempercepat penyelesaian RUU PKP yang disiapkan menggunakan skema omnibus law. Rancangan beleid tersebut telah rampung disusun pemerintah, dan kini menunggu proses lanjutan untuk beralih menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia mengatakan, penyusunan RUU PKP bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh hunian, baik rumah tapak maupun rumah susun.
“Naskah akademik sudah selesai. Naskah RUU PKP sendiri juga sudah kita selesaikan. Saat ini kita berusaha sesuai hukumnya pembentukan suatu undang-undang untuk berpindah dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR,” ungkap Roberia beberapa waktu lalu.
Percepatan penyusunan RUU PKP juga berlangsung di tengah sejumlah perkembangan hukum di sektor perumahan. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 96/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta Putusan MK No. 198/PUU-XXIII/2025 yang membatalkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Dengan demikian, RUU PKP tidak hanya diharapkan menyelaraskan berbagai ketentuan yang selama ini mengatur sektor perumahan, tetapi juga menjawab kebutuhan pembaruan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.
