Sensor hanyalah sebuah mekanisme untuk mengontrol pornografi dan bukan menghilangkan pornografi itu sendiri. Satu hal yang perlu dipertegas adalah apa yang akan dan harus diatur kemudian dalam undang-undang yang memiliki ketegasan sekaligus menjamin hak kebebasan publik untuk mengakses informasi.
Kuncinya, jangan sampai undang-undang pornografi nantinya akan membatasi pengguna internet lain yang tidak mengakes situs-situs porno. Karena itu, perlu dicari satu titik moderat bagaimana menyikapi pornografi internet tanpa harus membatasi aktifitas internet itu sendiri.
Selaku regulator, pemerintah cukup memberikan panduan bagi masyarakat, khususnya pengguna internet. Terutama, dalam memberikan satu pendidikan bagi masyarakat untuk menggunakan internet sebagaimana mestinya. Pengalaman beberapa negara menunjukkan, hingga kini belum diketemukan jurus mujarab yang benar-benar ampuh untuk menyensor pornografi internet.
Dimulai dari masyarakat
Kebijakan sensor di beberapa negara, justru dimulai dari masyarakat dan bukan dari pemerintah. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang lebih dahulu mengenyam internet, ternyata lebih memilih internet dikembangkan secara self regulating. Misalnya, yang dilakukan oleh Bertelsman Foundation yang sudah meluncurkan ICRA Filter.
ICRA Filter adalah software yang diluncurkan oleh Internet Content Rating Association. Dengan software yang diluncurkan tersebut, keluarga dan guru dapat melindungi anak-anak dan remaja dalam pemanfaatan internet sebagaimana mestinya.
Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mencari satu persepsi yang sama bagaimana menyikapi pornografi internet itu sendiri. Berbagai jenis software mungkin bisa dikembangkan untuk meredam pornografi. Toh, bisa dipastikan norma yang dianut akan kembali pada masyarakat. Masyarakatlah yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana persoalan pornografi ini diatur.
Masyarakat di sini lebih difokuskan pada pengguna internet selaku pihak yang langsung berhadapan dengan objek tersebut. Pemerintah tidak lagi menjadi regulator, melainkan beralih wujud menjadi fasilitator. Pemerintah tidak lagi mengontrol, melainkan membatasi mana yang menjadi pokok perhatian dalam pornografi internet.