Sensor Internet, Upaya "Sia-sia" Meredam Pornografi
Fokus

Sensor Internet, Upaya "Sia-sia" Meredam Pornografi

Belakangan, gencar isu akan dilakukan sensor terhadap internet sebagai media publik. Gagasan ini justru berangkat dari berbagai organisasi masyarakat yang dengan lantang menyuarakan perang terhadap pornografi. Mereka beranggapan bahwa internet adalah "sarang" pornografi.

Ram/APr
Bacaan 2 Menit

Diskusi bisa diawali dengan adanya pengakuan akan eksistensi dari pornografi yang disebarluaskan. Masyarakat adalah kunci dari segala-galanya, terutama dalam membangun hukum sebagai sikap tindak itu sendiri.  Norma yang dianut masyarakat bisa menjadi titik awal mengulas lebih jauh bagaimana pornografi internet ini diatur dalam hukum positif (tertulis). 

Percuma saja jika pemerintah mengharuskan filterisasi dengan menggunakan berbagai cara, termasuk penggunaan software dan penutupan akses pada backbone. Sementara masyarakat sendiri tidak mengakui peraturan atau ketentuan yang dibuatnya. Usaha membangun kesadaran bagaimana mengunakan internet secara bijak mungkin butuh waktu yang tidak sedikit.  

Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan pada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang dari pornografi. Karena itu, masyarakat dan pemerintah harus lebih bijak dalam memandang internet itu sendiri.  

Kemudian, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan penyedia jasa internet (PJI) sebagai pihak yang menyediakan akses internet pada masyarakat. Terutama, sebagai stakeholder dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet di Indonesia.

Sebagai penyedia jasa, sudah selayaknya PJI bertanggungjawab atas penayangan gambar, tulisan, suara, atau paduan yang disimpan dalam database. Sudah semestinya, yang bersangkutan melakukan kontrol terhadap content yang bernuansa porno tersebut. Akibatnya, informasi yang disediakan pasti akan terkategorisasi.

Tampaknya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana menyeleraskan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan bisnis yang juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan penetrasi internet. Misalkan, dengan membuat peraturan yang mewajibkan pada para ISP untuk membuat program atau paket bagi keluarga.

Jika pilihan tersebut akan membatasi dunia usaha berkembang, setidak-tidaknya setiap ISP diwajibkan untuk menyertakan software filter yang bisa di-download oleh keluarga.

Tags: