Dengan begitu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak dikorbankan dan begitu juga dengan kepentingan bisnis. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
Hapus badan sensor
Mandulnya badan sensor selama ini boleh jadi menjadi salah satu sebab tidak berfungsinya mekanisme sensor. Pemotongan beberapa adegan, baik kekerasan maupun seks mungkin terkadang bertentangan dengan kebebasan ekspresi dari produsen.
Lantas bagaimana dengan keberadaan badan sensor dikaitkan dengan internet itu sendiri yang secara alamiah lahir dalam nuansa liberal. Sejauh mana badan sensor yang sudah demikian mandulnya harus menggenjot langkahnya untuk mengontrol internet?
Internet tidak gampang diatur karena memiliki keunikan tersendiri. Sebagai media content, internet perlu diregulasi. Namun dari sisi media informasi, internet tidak perlu diregulasi. Pasalnya, internet sendiri terbangun dengan kesepakatan. Demikian pula dengan aturan yang ada didalamnya, juga dijalin dengan kesepakatan.
Konstitusi pun sudah memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi. Di sini jelas, informasi merupakan hak azasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian juga dengan keberadaan lembaga sensor yang praktis akan menghambat masyarakat untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Alternatifnya, membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak. Pendapat ini pasti akan mendatangkan kritik tajam, terutama dari kalangan relijius yang sejak awak menolak keberadaan pornografi dalam masyarakat.
Sebagai bagian dari informasi, pornografi juga merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, terjadi perubahan paradigma dari pornografi itu sendiri. Pornografi yang tadinya hak pribadi beralih sebagai bagian hak publik.