“Kebijakan harga BBM subsidi dengan ‘mengakali’ pemberian BLT kepada masyarakat merupakan jalan sesaat dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata AA LaNyalla Mahmd Mattaliti.
Menurutnya, banyak solusi yang dapat dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM subsidi, seperti mekanisme pembatasan BBM bersubsidi secara ketat. Tapi pemerintah enggan dan malah mengambil keputusan yang justru makin menyusahkan rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi VIII DPR Achmad menyesalkan keputusan pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah situasi harga minyak dunia menurun. Ironisnya, negara jiran Malaysia menurunkan harga BBM di tengah meroketnya harga bahan bakar di Indonesia.
Ia melihat alibi pemerintah mencabut subsidi BBM disebabkan 70 persen dinikmati kalangan mampu. Padahal, hal ini menunjukkan bahwa alasan tersebut menunjukkan pemerintah tak becus dalam bekerja. Pemerintah Jokowi dinilai lemah bahkan tak mampu mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Apalagi menyalurkan BLT secara tepat sasaran sebagai pengganti subsidi. Dia menilai langkah tersebut tak akan efektif, karena bersifat sementara dan dipastikan tak merata. Pemerintah semestinya fokus pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.
“Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang seharusnya menerima, tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya,” bebernya.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan menaikkan BBM bersubsidi kian mencekik rakyatnya sendiri. Pemerintah dinilai bebal tanpa mau mendengar kesulitan ekonomi rakyatnya akibat efek domino dari pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Dia berpendapat dampak dari kenaikan BBM bersubsidi memiliki dampak domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas lain.
“Sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup,” dalihnya.
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah ataupun BLT, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. Menurutnya, BLT merupakan penyelesaian instan (sesaat) yang tidak efektif menutup dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah semestinya mencari terobosan dalam menambah pos anggaran dengan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak atau tidak perlu.