Serikat pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) berencana melakukan somasi kepada sejumlah gubernur, salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut anggota Presidium MPBI, Andi Gani Nena Wea, besok MPBI akan menggelar demonstrasi ke beberapa tempat yaitu Istana Negara, Kementerian BUMN, Kantor Gubernur DKI Jakarta dan DPR. Ketika massa aksi bertandang ke kantor Gubernur DKI Jakarta, Andi mengatakan MPBI akan menyampaikan surat somasi kepada Jokowi.
Andi mengatakan somasi itu sebagai sikap serikat pekerja menolak penangguhan UMP yang diajukan pengusaha dengan melanggar aturan. Pasalnya, dari pantauannya, serikat pekerja menemukan terdapat pengusaha yang melakukan pengajuan penangguhan UMP secara kolektif. Serta tak memenuhi persyaratan yang termaktub dalam Kepmenakertrans No. 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksaanaan UMP seperti melampirkan hasil audit akuntan publik yang menyatakan perusahaan merugi selama dua tahun terakhir.
“Kami akan mengajukan somasi terhadap Gubernur DKI, sebagai sikap menolak penangguhan upah secara kolektif oleh pengusaha yang terjadi dimana-mana,” kata Andi kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor MPBI Jakarta, Selasa (5/4).
Andi juga menyayangkan tindakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang menerbitkan surat edaran yang intinya memberi kemudahan bagi pengusaha untuk mendapat izin penangguhan UMP. Bagi Andi Kepmenakertrans Penangguhan UMP sudah cukup jelas dan tak perlu ditambahi dengan surat edaran.
Menurut anggota Presidium MPBI lainnya, Muhammad Rusdi, mekanisme pengajuan penangguhan UMP yang dinilai menyalahi aturan itu bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, persyaratan yang termaktub dalam Kepmenakertrans Penangguhan UMP sangat tegas dan wajib dipenuhi pengusaha untuk mendapat izin menangguhkan UMP. Tapi, Rusdi melihat tak sedikit Gubernur yang menerbitkan izin tersebut tanpa mengacu syarat di Kepmenakertrans Penangguhan UMP.
Walau Gubernur DKI Jakarta secara resmi belum menerbitkan izin penangguhan itu, namun Rusdi mengatakan somasi itu tetap dilayangkan sebagai peringatan. Menurutnya, jika penerbitan izin penangguhan UMP yang dilakukan Gubernur tak patuhi aturan, maka Gubernur telah melakukan upaya pemiskinan terhadap pekerja. Pasalnya, selama ini upah pekerja selalu ditekan sampai ke tingkat yang minim. Ketika upah itu mulai naik signifikan, seperti tahun ini, malah ada upaya untuk menghambatnya, yaitu lewat penerbitan izin penangguhan UMP.
















