Serikat pekerja yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI), mengusulkan dua mekanisme kenaikan upah minimum (UMP) 2014. Pertama, jika acuan yang digunakan berupa kehidupan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 60 komponen maka kenaikan UMP 2014 harus 50 persen. Kedua, kenaikan UMP 2014 dapat dilakukan dengan mengubah KHL menjadi 84 komponen dan besarannya dapat dirundingkan.
Menurut Ketua KSPI, Said Ikbal, kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup minimal.Misalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi, Ikbal menghitung daya beli pekerja turun hingga 30 persen. Akibatnya, kesejahteraan pekerja berkurang karena besaran UMP 2013 tergerus naiknya harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya, Ikbal menilai layak jika pekerja menuntut kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen. “Untuk Jakarta, semua serikat pekerja setuju besaran UMP 2014 sebesar Rp3,7 juta,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9).
Jika pemerintah tidak mau menaikkan UMP 2014, serikat pekerja menawarkan 60 komponen KHL sebagaimana tertuang dalam Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak direvisi menjadi 84 komponen. Menurutnya, revisi KHL sangat logis mengingat 60 komponen sudah tidak layak lagi dipakai sebagai standar hidup minimum pekerja. Sebab, ada selisih 24 komponen yang seharusnya masuk ke dalam KHL namun tidak terakomodir dalam Permenakertrans tersebut.
Seperti jaket, tas kerja, dompet, payung, kipas angin, lipstik dan bedak menurut Ikbal patut diakomodir dalam komponen KHL karena bermacam barang tersebut tergolong kebutuhan hidup minimal yang perlu dimiliki pekerja. Jika pemerintah bersikukuh dengan 60 KHL maka kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhannya harus mengurangi jatah yang diperoleh dari 60 KHL itu. Misalnya, mengurangi kualitas makan, sehingga pekerja hanya makan nasi dan sayur tanpa lauk pauk.
Kondisi itu menurut Ikbal semakin menjerumuskan pekerja ke dalam jurang kesengsaraan karena upah yang sekarang berada di bawah standar hidup minimum harus dikurangi lagi untuk memenuhi kebutuhan lain. “Ada sejumlah komponen yang harus ditambahkan agar sesuai dengan kebutuhan hidup minimum pekerja,” tuturnya.
Untuk perumahan, standar yang diberikan saat ini menurut Ikbal hanya sewa rumah satu petak. Ia melihat faktanya satu rumah sewa yang terdiri dari satu ruangan selama ini bisa dihuni untuk tiga orang pekerja. Namun, kondisi itu sangat tidak layak dan pekerja seolah seperti budak karena tempat tinggalnya sempit serta tidak sehat. Ke depan, sebagai acuan menentukan UMP 2014, perumahan tipe 30 harus dimasukan dalam komponen KHL. Sehingga, komponen perumahan dalam KHL besarannya harus mengacu harga sewa rumah paling minim tipe 30.
Begitu pula dengan kebutuhan pekerja akan pulsa, menurut Ikbal komponen itu harus ikut serta dimasukan ke dalam KHL. Sebab, komunikasi lewat telepon genggam menjadi kebutuhan pekerja. Apalagi saat ini penyebaran informasi di tingkat perusahaan kebanyakan menggunakan sistem pesan singkat. Baik itu dari perusahaan kepada pekerjanya atau sebaliknya. Seperti pemberitahuan seputar pekerjaan di perusahaan, lembur dan izin sakit. “Perusahaan idak mungkin bangkrut karena pekerja minta komponen lipstik dan pulsa untuk dimasukan ke dalam KHL,” ujarnya.
