Ikbal menjelaskan, upah di Indonesia khususnya Jakarta, jauh lebih rendah dari negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan China. Padahal, Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara-negara kaya yang dikenal dengan G-20 dan pertumbuhan ekonominya dapat bersaing dengan ketiga negara itu. Parahnya, pemerintah menyejajarkan Indonesia dengan Vietnam dan Kamboja.
Bagi Ikbal, kedua negara di kawasan Asia Tenggara itu jauh tertinggal dari Indonesia di bidang penanaman modal asing (PMA). Misalnya, PMA baru masuk ke Vietnam dan Kamboja sekitar lima tahun lalu, sedangkan Indonesia sudah gencar membuka pintu bagi investasi asing sejak 1970-an. Bahkan, jika dibandingkan Vietnam, upah minimum di Indonesia terutama di daerah lebih rendah. Oleh karenanya, Ikbal yakin untuk sekarang tidak mungkin investasi hengkang dari Indonesia ke negara lain akibat kenaikan UMP.
“Tidak ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain, sekalipun pindah mereka hanya pindah daerah, ke Sukabumi,” tandas Ikbal.
Mengenai naiknya nilai dollar AS terhadap rupiah, Ikbal mengatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mempengaruhi upah pekerja. Menilik kebijakan yang pernah diambil Amerika Serikat (AS) dan Jepang, Ikbal menjelaskan ketika kedua negara itu dilanda krisis, upah minimum tetap naik. Menurutnya, AS dan Jepang menempuh kebijakan itu untuk menaikan upah minimum guna mendorong daya beli masyarakat. Sehingga, konsumsi domestik menguat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Walau begitu Ikbal menyadari pertumbuhan ekonomi sebuah negara bertumpu pada investasi dan surplus ekspor. Namun, hal itu tidak mutlak karena perkembangan saat ini menunjukan konsumsi domestik dapat dipakai sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Ikbal mencatat kebijakan tersebut sudah dibuktikan pemerintah China.
Atas dasar itu jika pemerintah tidak mengakomodir kepentingan pekerja Ikbal mengatakan seluruh serikat pekerja siap melakukan tindakan. Mulai dari demonstrasi di berbagai daerah, aksi walkout anggota dewan pengupahan daerah dari unsur pekerja dan mogok kerja nasional di akhir Oktober 2013. “Kami akan konsolidasikan aliansi serikat pekerja di seluruh daerah di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak hanya mengupayakannya lewat penetapan upah minimum. Namun, hal itu dapat diujudkan lewat upaya lain seperti perbaikan fasilitas transportasi dan makan untuk pekerja. Serta penyediaan perumahan termasuk sewa dan klinik kesehatan.
“Dalam jangka panjang, pemerintah telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya,” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (17/9).
