Sekilas apabila kita mendengar mata uang rupiah, tentunya akan terlintas sama dengan mata uang India yaitu rupee. Tentunya akan bertanya dalam benak kita, apakah ini karena kita dulu bernama Hindia-Belanda, sehingga dipersamakan dengan India. Tentunya apabila dilihat dari sejarah kuno, bangsa Indonesia masih bertalian erat dengan bangsa India yang menggunakan bahasa sansekerta. Rupiah berasal dari kata ”Rupya" yang artinya perak. Bangsa Indonesia pun pernah mengalami trauma dengan rupiah ini, ketika terjadi hiperinflasi tahun 1965 dan krisis moneter tahun 1998.

Rupiah lazimnya uang sebagai alat tukar, nilainya diukur dari daya tukar. Kemudian harga sebagai ukuran kekuatan tukar terhadap barang. Pelemahan daya tukarnya disebut kenaikan harga atau inflasi, sedangkan kurs adalah ukuran kekuatan tukar terhadap mata uang asing.
Masyarakat Indonesia di tahun 2026 ini menjadi aktif melihat daya tukar rupiah yang mengalami gejolak pelemahan, membuat bertanya-tanya siapa yang harus bertanggung jawab atas pelemahan ini. Tentunya masyarakat akan beropini pada ketidaksiapan pemerintah melakukan mengantisipasi, karena Rupiah tak sekedar alat tukar tapi turut jadi wajah kedaulatan bangsa. Pelemahannya terpersepsikan penurunan kedigdayaan terhadap kekuatan ekonomi asing.
Di sisi ekonomi, pelemahan kurs diduga berimbas akan membebani masyarakat yang ditransmisikan melalui kenaikan barang yang dibeli melalui impor, seperti: elektronik dan barang modal yang dibeli dengan Dollar Amerika Serikat (USD) yang secara de facto sebagai standar mata uang dunia. Di sisi fiskal, belanja pemerintah akan tertekan dengan meningkatnya kewajiban pembayarannya hutang dan bunganya dalam USD ditambah beban subsidi BBM yang membengkak, karena Indonesia saat ini sudah menjadi negara net importir minyak.
Meski secara moneter, pengendalian nilai tukar ada di Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral, namun sejatinya hasil akhir nilai tukar merupakan tanggung jawab dan efek dari aksi bersama negara yang didalamnya ada pemerintah pusat, masyarakat, dan pebisnis. Segenap bangsa harus memiliki rasa menjaga rupiah sebagai kedaulatan bangsa dengan memberikan kepercayaan melalui penggunaannya sebagai alat pembayaran dan liquid assets. Dalam konstitusi Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Berdasarkan Pasal 9 angka 2 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), yang menyatakan: “BI memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.” Untuk mencapai tujuan ini dilakukan 3 hal sebagaimana diatur Pasal 9 angka 3 UU P2SK yang mengubah Pasal 8 UU BI yaitu: melaksanakan kebijakan moneter, mengatur kelancaran Sistem Pembayaran, dan menetapkan kebijakan makroprudensial.
Apabila dilihat lebih dalam lagi, dengan pelaksanaan tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah, khususnya terhadap USD masih memiliki kekurangan, karena Independensi BI memiliki suatu batasan. Sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam bidang nilai tukar dapat dipahami sebagai relasi koordinatif-konstitutif. Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan sistem nilai tukar yang diajukan Bank Indonesia, kemudian pelaksanaan kebijakan nilai tukar secara teknis diatur melalui Peraturan Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah tidak bersifat absolut, melainkan bekerja dalam batas sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah yang saat ini menganut Floating/flexible exchange rate system.
Sistem kurs mengambang (floating) yang ditetapkan pemerintah atas ajuan Bank Indonesia, tentunya menjadikan rupiah apabila nilainya menurun dibandingkan USD karena mekanisme pasar, maka disebut depresiasi. Menurunnya nilai mata uang dapat diakibatkan adanya arus keluar modal, maka BI dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah volatilitas yang berlebihan, yang menyebabkan cadangan devisa menurun. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, stabilitas nilai tukar sangat penting bagi stabilitas ekonomi, menjaga daya saing perdagangan internasional, menarik investasi asing, dan mengelola utang luar negeri.
















