MK juga menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik kegiatan yang dilakukan di Gedung MK maupun dilakukan di tempat-tempat lain. Untuk itu, kegiatan kerja sama MK dengan berbagai elemen masyarakat seperti, kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan ke MK, dan kegiatan sejenis, untuk sementara ditangguhkan.
Dengan demikian, seluruh kegiatan perjalanan dinas Hakim Konstitusi dan Pegawai MK baik dalam negeri maupun luar negeri untuk sementara ditangguhkan atau dibatalkan. Kebijakan ini diambil MK dengan mengedepankan kepentingan keselamatan seluruh pihak. Tentu saja tanpa mengurangi kewajiban memberi layanan prima dan optimal kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. “MK meminta masyarakat memahami hal ini.”
Seperti diketahui, meningkatnya jumlah kasus yang terkena infeksi Covid-19 dalam sepekan terakhir mendorong sejumlah universitas, perkantoran, hingga kementerian/lembaga negara mengalihkan kegiatannya melalui sistem online. Hal ini searah dengan Keppres No. No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan arahan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3) yang mengimbau penundaan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Presiden meminta seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid-19 ini bisa dihambat dan di-stop. “Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal,” harapnya.
Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE ini pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from Home/WFH) bagi ASN.
SE Menpan RB ini untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi dan memastikan pelayanan publik dapat tetap berjalan efektif.
Mengutip SE Menpan RB yang diperoleh Hukumonline, terdapat beberapa ketentuan. Pertama, penyesuaian sistem kerja ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH). Namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
