Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan
Utama

Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan

KPK ingin menggunakan sidang in-absentia. Meski ada payung hukumnya dan dapat dibenarkan secara hukum, rencana tersebut dikritik.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Peneliti Lembaga Independensi Peradilan Indonesia (Leip) Muhammad Tanziel Aziezi berpandangan persidangan in absentia dalam tipikor dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memang dimungkinkan. Pasalnya semangat pembuatan pengaturan tersebut hanya mempercepat proses penegakan hukum. Sementara aset hasil kejahatan dapat dirampas negara.

Pasalnya, bila perkara tipikor maupun TPPU proses hukumnya tidak berjalan, boleh jadi pelaku menyembunyikan  aset hasil kejahatan. Namun dalam kasus Harun Masiku dan Nurhadi, kata pria biasa disapa Aze itu,  KPK mesti dikritik. Sebab  setelah menggandeng Polri, KPK pun tak juga berhasil mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Sementara dalam kasus dugaan gratifikasi, Nurhadi mulanya dilakukan penahanan. “Tapi gak tahu gimana Nurhadi kabur, dan tak pernah tahu. Ini harus dikritik,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lokataru Fondation, Haris Azhar berpandangan pilihan mengadili Harun Masiku dan Nurhadi secara in absentia sebagai cara pelarian KPK. Meski mengadili secara in absentian bukanlah langkah yang ‘haram’ dalam penegakan hukum. Dia menilai opsi persidangan in absentian hanyalah upaya KPK membangun opini lantaran tak kunjung berhasil mengejar dan menangkap kedua buron itu.

Bagi mantan Koordinator Kontras itu, KPK mestinya tak perlu mengambil opsi persidangan in absentia terhadap Harun Masiku dan Nurhadi. Sebaliknya, KPK mestinya fokus memburu kedua buronan tersebut dan penegakan hukum. Penegakan hukum sejatinya nyata di tengah masyarakat, bukan sekedar membuat cerita semata.


“Jadi kayak menghakimi angin. Dianggap ada peristiwa, tapi pelaku enggak ada. Dibawa ke pengadilan, tapi orangnya enggak ada,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/3) kemarin.

(Baca juga: Dua Opsi KPK Jika Sjamsul Nursalim dan Isterinya Tidak Kooperatif).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak mempersoalkan beragam kritikan dari pegiat antikorupsi tentang kemungkinan persidangan in absentia terhadap Harun Masiku dan Nurhadi. KPK, kata Ghufron, bakal jalan terus dalam proses penegakan hukum terhadap kedua buron itu, terlepas ada tidaknya kedua terdakwa di persidangan nantinya. Namun begitu, KPK berkomitmen menangkap kedua buron tersebut.

“Yang jelas kami akan lakukan sesuai dengan prosedur. Kalau sudah lengkap berkasnya kami akan serahkan ke pengadilan, dan kemudian akan kami sidangkan baik ada maupun tidak ada terakwa,” ujarnya sebagaimana dilansir laman Antara.

Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu  anggota DPR periode 2019-2024. Sementara Nurhadi, tersangka kasus suap dugaan gratifikasi di Mahkamah Agung periode 2011-2016. Kedua tersangka pun kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info