Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan
Utama

Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan

KPK ingin menggunakan sidang in-absentia. Meski ada payung hukumnya dan dapat dibenarkan secara hukum, rencana tersebut dikritik.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: RES
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menggunakan sidang tanpa kehadiran terdakwa, atau lazim disebut sidang in absentia. Sidang ini dapat digelar jika berkas perkara sudah lengkap dan dilimpahkan sementara terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan wacana sidang in absentia menyusul kegagalan menangkap beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejauh ini, KPK belum berhasil menangkap politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono, dan pengusaha Hiendra Soenjoto. KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, dan memeriksa orang-orang dekat para tersangka, toh hingga kini belum berhasil melakukan penangkapan. Itu sebabnya, KPK mewacanakan sidang in absentia.

Rencana KPK itu langsung menuai kritik. Sidang in absentia memang dimungkinkan. Tetapi bagi sejumlah kalangan, jika itu dilakukan sama saja memperlihatkan kemunduran KPK dalam pencarian orang yang sudah dinyatakan tersangka. Kritik datang dari Kurnia Ramadhana, misalnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu berpandangan langkah KPK tak tepat. Pasalnya KPK masih memiliki waktu melakukan pencarian Harun Masiku. Harun bak hilang ditelan bumi setelah pulang dari Singapura. Tersangka kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu kini tak jelas dimana. Padahal berkas perkara Wahyu sendiri akan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi Kurnia, KPK sedianya memiliki tambahan energi mengejar keberadaan Harun Masiku setelah menggandeng Polri.

Kurnia tak menampik keinginan KPK menyidangkan orang-orang yang buron secara in absentia punya dasar hukum. Tindakan itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Namun Kurnia mengingatkan penerapan Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak dapat digunakan sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi. “Pasal ini dapat digunakan dengan syarat khusus yakni penegak hukum harus benar-benar bekerja untuk menemukan para buronan,” ujarnya kepada hukumonline, Sabtu (7/3).

(Baca juga: Enam Masalah Hukum Putusan Desersi Secara In Absentia).

Kendati begitu, KPK dinilai belum tepat menerapkan persidangan in absentia terhadap Harun Masiku, Nurhadi, Rizky dan Hiendra. Kurnia beralasan bahwa publik tak melihat  adanya keseriusan dan kemauan dari pimpinan KPK untuk menemukan dan menangkap para tersangka suap menyuap itu. ‘Jadi, kita curiga pimpinan  KPK melemparkan isu in absentia untuk Harun dan Nurhadi hanya untuk menunjukkan kepada publik seakan-akan KPK sudah melakukan banyak hal, padahal sebaliknya,” katanya.

Peneliti Lembaga Independensi Peradilan Indonesia (Leip) Muhammad Tanziel Aziezi berpandangan persidangan in absentia dalam tipikor dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memang dimungkinkan. Pasalnya semangat pembuatan pengaturan tersebut hanya mempercepat proses penegakan hukum. Sementara aset hasil kejahatan dapat dirampas negara.

Pasalnya, bila perkara tipikor maupun TPPU proses hukumnya tidak berjalan, boleh jadi pelaku menyembunyikan  aset hasil kejahatan. Namun dalam kasus Harun Masiku dan Nurhadi, kata pria biasa disapa Aze itu,  KPK mesti dikritik. Sebab  setelah menggandeng Polri, KPK pun tak juga berhasil mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Sementara dalam kasus dugaan gratifikasi, Nurhadi mulanya dilakukan penahanan. “Tapi gak tahu gimana Nurhadi kabur, dan tak pernah tahu. Ini harus dikritik,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lokataru Fondation, Haris Azhar berpandangan pilihan mengadili Harun Masiku dan Nurhadi secara in absentia sebagai cara pelarian KPK. Meski mengadili secara in absentian bukanlah langkah yang ‘haram’ dalam penegakan hukum. Dia menilai opsi persidangan in absentian hanyalah upaya KPK membangun opini lantaran tak kunjung berhasil mengejar dan menangkap kedua buron itu.

Bagi mantan Koordinator Kontras itu, KPK mestinya tak perlu mengambil opsi persidangan in absentia terhadap Harun Masiku dan Nurhadi. Sebaliknya, KPK mestinya fokus memburu kedua buronan tersebut dan penegakan hukum. Penegakan hukum sejatinya nyata di tengah masyarakat, bukan sekedar membuat cerita semata.


“Jadi kayak menghakimi angin. Dianggap ada peristiwa, tapi pelaku enggak ada. Dibawa ke pengadilan, tapi orangnya enggak ada,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/3) kemarin.

(Baca juga: Dua Opsi KPK Jika Sjamsul Nursalim dan Isterinya Tidak Kooperatif).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak mempersoalkan beragam kritikan dari pegiat antikorupsi tentang kemungkinan persidangan in absentia terhadap Harun Masiku dan Nurhadi. KPK, kata Ghufron, bakal jalan terus dalam proses penegakan hukum terhadap kedua buron itu, terlepas ada tidaknya kedua terdakwa di persidangan nantinya. Namun begitu, KPK berkomitmen menangkap kedua buron tersebut.

“Yang jelas kami akan lakukan sesuai dengan prosedur. Kalau sudah lengkap berkasnya kami akan serahkan ke pengadilan, dan kemudian akan kami sidangkan baik ada maupun tidak ada terakwa,” ujarnya sebagaimana dilansir laman Antara.

Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu  anggota DPR periode 2019-2024. Sementara Nurhadi, tersangka kasus suap dugaan gratifikasi di Mahkamah Agung periode 2011-2016. Kedua tersangka pun kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info