Somasi adalah peringatan yang diberikan terhadap pihak calon tergugat yang berada pada jalur atau proses hukum. Dalam yurisprudensi, istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau teguran.
Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Somasi dibuat bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak tergugat, serta memberi kesempatan debitur untuk mencari solusi dan tetap melaksanakan prestasinya.
Baca Juga:
- Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum
- Alasan Perlunya Menggunakan Jasa Pengacara Profesional
- Hal-hal yang Dilakukan Saat Magang di Kantor Advokat
Selain itu, somasi juga berfungsi sebagai penyelesaian masalah suatu sengketa sebelum perkara secara resmi diajukan ke pengadilan. Satu hal yang perlu diingat adalah, somasi hanyalah sebuah peringatan dari kreditur agar debitur melaksanakan kewajibannya atau prestasi yang telah disepakati. Somasi di sini bukan tindakan yang menyebutkan bahwa debitur telah lalai dan melakukan wanprestasi.
Hukum acara perdata dapat menentukan somasi dilakukan oleh siapa saja, selama pihak penggugat memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pihak debitur. Pasal 118 HIR juga menyatakan, aturan somasi tidak diwajibkan untuk diwakilkan kepada kuasa hukum, sehingga perwakilan di dalam somasi bukan merupakan suatu keharusan.
Jika seseorang telah mendapatkan somasi, maka pihak yang mendapat somasi harus memahami isi somasi tersebut. Berikut hal yang harus diperhatikan di dalam isi somasi, yaitu: