Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Pada akhir Februari 2018, utang pemerintah pusat jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun. "Utang pemerintah meningkat seiring dengan belanja. Secara struktural, belanja pemerintah pusat tidak banyak berubah terhadap belanja modalnya. Yang meningkat adalah belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran kewajiban utang," ucap dia.
Riza juga menyoroti mengenai belanja pemerintah pusat yang masih ditopang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. Hal tersebut perlu diwaspadai karena mampu menimbulkan arus modal keluar (capital outflow). "Kepemilikan SBN banyak dimiliki asing, ini bahaya apalagi kondisi rupiah sedang terdepresiasi," ucap dia.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah dan sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen dalam denominasi valas.
Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14 persen. (ANT)
