Perusahaan-perusahaan pemegang Kontrak Karya tersandera oleh undang-undang dan aturan baru yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan terpaksa melakukan renegosiasi untuk melepas lahan, menaikkan royalti, melakukan divestasi dan sebagainya atas nama kepentingan nasional. Proyek infra struktur tersandera oleh sulitnya pembebasan dan mahalnya lahan. Gubernur tersandera oleh bupati-bupati yang memilih untuk memutuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri. Menteri-menteri tersandera oleh DPR terkait dengan perencanaan pendanaan biaya pemerintahan dan pembangunan. Pihak yang berperkara tersandera oleh polisi, jaksa, pengacara dan hakim korup. Buruh tersandera oleh upah minimum yang tidak manusiawi, dan pengusaha tersandera oleh buruh yang mogok tanpa aturan dan tingginya biaya perizinan karena praktik korupsi. Masyarakat pengguna kebijakan publik tersandera oleh DPR yang tidak mampu melanjalankan fungsinya sebagai legislatif, dan kerap main uang dalam proses legislasi dan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bangsa ini tersandera oleh dosa-dosa orde baru, pelanggaran HAM berat, korupsi yang merajalela, dan birokrasi, penegak hukum, serta lembaga peradilan yang rapuh dan korup, serta sistem politik yang carut marut.
Reformasi dan bahkan revolusi sekalipun kerap tidak menghasilkan perbaikan. Tetapi sulit dimengerti bahwa reformasi yang menghasilkan sistem dan praktik demokrasi seperti yang kita lakukan dalam kurun waktu hampir 15 tahun terakhir harus tersandera atau rela disandera oleh begitu banyak tangan-tangan kotor. Kita memang menolak disebut mirip pembajak Somalia. Namun perlu langkah panjang untuk mengubah mentalitas penyandera dari kehidupan berbangsa kita. Dan itu bukan soal mudah.
ats, akhir november