Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian (Persero) menolak wacana yang dihembuskan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait akuisisi Pegadaian oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penolakan tersebut dilontarkan Ketua SP Pegadaian, Eko Widjatmoko, setelah melakukan rapat koordinasi nasional (rakornas) seluruh serikat pekerja Pegadaian se-Indonesia.
Meski baru sebatas rencana, Eko mengatakan, akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut merupakan sinyal bahwa akan ada pelaku ekonomi liberal yang masuk untuk berburu rente. Menurutnya, jika terjadi akuisisi dikhawatirkan prosedur sederhana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh Pegadaian bisa hilang.
Sebagai contoh, Pegadaian menyediakan pinjaman ke masyarakat mulai dari Rp20 ribu. Bahkan, pinjaman yang disediakan Pegadaian bisa dilakukan tanpa proses perbankan yang rumit. "Bayangkan kalau terjadi akuisisi? Tentu kami akan ditekan profit oriented untuk menjaring keuntungan yang sebanyak-banyaknya," katanya di Jakarta, Selasa (6/5).
Eko mengatakan, jika mengacu pada pernyataan Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa, Gatot Trihargo, BRI tertarik mengakuisisi Pegadaian untuk melengkapi segmen bisnisnya. Terlebih lagi jika dilihat dari laba bersih Pegadaian yang setara dengan laba PT Bank Syariah Mandiri. Padahal, aset Pegadaian hanya Rp33 triliun atau separuh dari BSM yang mencapai Rp64 triliun.
"Alasannya adalah bisnis Pegadaian bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Pada 2013, laba bersih Pegadaian mencapai Rp12 triliun atau setara dengan laba anak usaha Bank Mandiri," katanya.
Ia mengatakan, rencana akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut telah bertabrakan dengan konstitusi. "Sejak awal kami memimpin perlawanan terhadap gagasan akuisisi yang diusung kelompok liberal dan neoliberal, karena gagasan ini bertabrakan dengan UUD 1945," ujar Eko.
Dalam rakornas hadir pula Ketua SP Pegadaian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Satya Wijayatara. Kehadiran Satya untuk memberi masukan terkait rencana akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut. Sebagaimana diketahui, langkah-langkah yang dilakukan SP BTN untuk menjegal terjadinya akuisisi BTN oleh Bank Mandiri berhasil dilakukan.
Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menggagalkan akuisisi Pegadaian oleh BRI adalah melalui komunikasi politik baik internal maupun eksternal bahwa SP menolak rencana tersebut. "Tanpa komunikasi politik, kita akan dilumat. Karena kebijakannya di sana terkait politisi-politisi semua," kata Satya yang juga menjabat Sekjen Federasi BUMN Bersatu ini.
Sikap menolak perlu disampaikan SP Pegadaian sebagai bagian mandiri dari keberpihakan kepada seluruh pekerja Pegadaian. Setelah itu, SP bisa menanyakan atas dasar apa Pegadaian harus diakuisisi oleh BRI kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. "Jika akuisisi bertujuan untuk lebih baik, itu seperti apa detilnya. SP harus tanyakan ini. Setelah itu minta jaminan," katanya.
Insider Trading
Satya menduga, wacana-wacana akuisisi perusahaan sehat oleh perusahaan lain tersebut disusupi dengan adanya insider trading atau "informasi orang dalam". Hal ini bisa dilihat dari munculnya isu akuisisi BTN oleh Mandiri tersebut menyebabkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN turun sebesar Rp1,4 triliun. Penurunan juga terjadi pada saham BTN.
"Saya katakan ada kemiripan. Saya malah mencurigai ada agenda yang tidak pernah jelas dan ada upaya untuk melakukan pencurian secara diam-diam. Sekarang contoh di tempat saya insider trading terjadi kan. Harga saham saya digoreng ke angka 800 kemudian dengan isu akusisi ke 1300," tuturnya.
Menurut Satya, hal serupa dapat juga terjadi pada wacana akuisisi Pegadaian oleh BRI. "Sekarang nggak ada angin nggak ada hujan begitu BTN batal kenapa tiba-tiba ada isu Pegadaian? BRI otomatis memperoleh keuntungan harga sahamnya pasti naik," pungkasnya.
Meski baru sebatas rencana, Eko mengatakan, akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut merupakan sinyal bahwa akan ada pelaku ekonomi liberal yang masuk untuk berburu rente. Menurutnya, jika terjadi akuisisi dikhawatirkan prosedur sederhana pemberian bantuan kepada masyarakat oleh Pegadaian bisa hilang.
Sebagai contoh, Pegadaian menyediakan pinjaman ke masyarakat mulai dari Rp20 ribu. Bahkan, pinjaman yang disediakan Pegadaian bisa dilakukan tanpa proses perbankan yang rumit. "Bayangkan kalau terjadi akuisisi? Tentu kami akan ditekan profit oriented untuk menjaring keuntungan yang sebanyak-banyaknya," katanya di Jakarta, Selasa (6/5).
Eko mengatakan, jika mengacu pada pernyataan Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa, Gatot Trihargo, BRI tertarik mengakuisisi Pegadaian untuk melengkapi segmen bisnisnya. Terlebih lagi jika dilihat dari laba bersih Pegadaian yang setara dengan laba PT Bank Syariah Mandiri. Padahal, aset Pegadaian hanya Rp33 triliun atau separuh dari BSM yang mencapai Rp64 triliun.
"Alasannya adalah bisnis Pegadaian bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Pada 2013, laba bersih Pegadaian mencapai Rp12 triliun atau setara dengan laba anak usaha Bank Mandiri," katanya.
Ia mengatakan, rencana akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut telah bertabrakan dengan konstitusi. "Sejak awal kami memimpin perlawanan terhadap gagasan akuisisi yang diusung kelompok liberal dan neoliberal, karena gagasan ini bertabrakan dengan UUD 1945," ujar Eko.
Dalam rakornas hadir pula Ketua SP Pegadaian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Satya Wijayatara. Kehadiran Satya untuk memberi masukan terkait rencana akuisisi Pegadaian oleh BRI tersebut. Sebagaimana diketahui, langkah-langkah yang dilakukan SP BTN untuk menjegal terjadinya akuisisi BTN oleh Bank Mandiri berhasil dilakukan.
Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menggagalkan akuisisi Pegadaian oleh BRI adalah melalui komunikasi politik baik internal maupun eksternal bahwa SP menolak rencana tersebut. "Tanpa komunikasi politik, kita akan dilumat. Karena kebijakannya di sana terkait politisi-politisi semua," kata Satya yang juga menjabat Sekjen Federasi BUMN Bersatu ini.
Sikap menolak perlu disampaikan SP Pegadaian sebagai bagian mandiri dari keberpihakan kepada seluruh pekerja Pegadaian. Setelah itu, SP bisa menanyakan atas dasar apa Pegadaian harus diakuisisi oleh BRI kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. "Jika akuisisi bertujuan untuk lebih baik, itu seperti apa detilnya. SP harus tanyakan ini. Setelah itu minta jaminan," katanya.
Insider Trading
Satya menduga, wacana-wacana akuisisi perusahaan sehat oleh perusahaan lain tersebut disusupi dengan adanya insider trading atau "informasi orang dalam". Hal ini bisa dilihat dari munculnya isu akuisisi BTN oleh Mandiri tersebut menyebabkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN turun sebesar Rp1,4 triliun. Penurunan juga terjadi pada saham BTN.
"Saya katakan ada kemiripan. Saya malah mencurigai ada agenda yang tidak pernah jelas dan ada upaya untuk melakukan pencurian secara diam-diam. Sekarang contoh di tempat saya insider trading terjadi kan. Harga saham saya digoreng ke angka 800 kemudian dengan isu akusisi ke 1300," tuturnya.
Menurut Satya, hal serupa dapat juga terjadi pada wacana akuisisi Pegadaian oleh BRI. "Sekarang nggak ada angin nggak ada hujan begitu BTN batal kenapa tiba-tiba ada isu Pegadaian? BRI otomatis memperoleh keuntungan harga sahamnya pasti naik," pungkasnya.