Jika polisi meng-SP3 kasus ini dengan alasan kekurangan saksi ahli, itu bohong besar padahal ahli banyak dan siap memberikan keterangan. Sepertinya, pihak Kepolisian dan Kejaksaan justru yang 'menghalangi' untuk mengungkap kebenaran kasus ini agar tak masuk ke pengadilan, ujar pria yang akrab disapa Tobas itu menjelaskan.
Indikasinya, kata Tobas, ketika polisi memeriksa para saksi ahli justru yang dihadirkan saksi dan atau saksi ahli yang mendukung Lapindo Brantas tanpa melakukan tracking untuk menguji indepedensi mereka. Ini aneh, seharusnya mereka (penyidik, red) mencari ahli yang memperkuat posisinya untuk membawa kasus ini menuju penuntutan. Ketika kita menghadirkan dua saksi ahli yakni Wakil Dirut Pertamina dan ahli pengeboran yang mengaku pernah diperiksa polisi, tetapi keterangannya tak dimasukan dalam berkas perkara, ungkapnya.
Tobas menambahkan dua pertemuan sejumlah ahli geologi internasional di Cape Town Afrika Selatan dan London yang menyimpulkan bahwa semburan Lumpur Lapindo merupakan kesalahan pengeboran. Di Cape Town para ahli melakukan voting 42 ahli menyatakan penyebab semburan lumpur adalah karena pengeboran, sementara hanya 3 ahli (1 ahli bekerja dengan Lapindo) yang menyatakan semburan itu adalah gempa bumi (Jogja, red).
Menurut Tobas penyidikan polisi dengan koordinasi Kejaksaan telah disetir Lapindo Brantas sebagai pemilik modal. Arah penyidikan berjalan sesuai keinginan Lapindo Brantas. Bukannya polisi dan Kejaksaan yang punya 'skenario' arah penyidikan, tetapi mengikuti skenario yang dibuat Lapindo Brantas.
Selain itu, keluarnya SP3 ini saat bersamaan beredarnya dua dokumen rahasia milik PT Medco Energi yang secara jelas menunjukkan penyebab semburan lumpur adalah pengeboran dan kelalaian Lapindo Brantas. Dokumen itu merupakan hasil penelitian konsultan yang disewa Medco yakni Neal Adams dan Tritech yang ujung-ujungnya terjadi sengketa (Arbitrase di Amerika Serikat) antara Medco dan Lapindo lantaran Lapindo tak memasang casing yang menjadi salah satu pemicu tak terkendalinya semburan lumpur. Padahal Medco telah mengingatkan hal itu.
Meski saya tak tahu siapa yang menyebarkan yang jelas dengan bukti baru ini, justru polisi tak melakukan tindakan apapun terhadap bukti dokumen itu yang seharusnya mereka punya kewenangan untuk menelusuri kebenaran bukti itu dengan memeriksa pihak Medco. Malah jawabannya SP3, kritiknya sambil menunjukan dua dokumen yang bercover confidential hanya untuk Medco.
Karenanya, pihaknya yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo mendesak Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan internal terkait keluarnya SP3 itu yang dinilainya ada kejanggalan dan ketidakseriusan dari aparat.
