Selain adanya rekomendasi ahli geologi di Cape Town, dalam tulisan ahli dari Durham University pernah menyatakan bahwa penyebab semburan lumpur adalah pengeboran. Sebenarnya dari segi ahli tak kurang, tetapi justru seharusnya polisi melengkapi data dari ahli-ahli itu, sarannya. Tujuan kita kan bukan hanya mengetahui siapa yang bersalah, tetapi bagaimana semburan itu terjadi. ujarnya.
Alasan Polda Jatim meng-SP3 kasus pidana lumpur Lapindo tak beralasan. Apa alasannya, tersangka sudah lantaran tak bisa melengkapi data, terus di-stop, kok polisi yang tak profesional masyarakat umum yang dirugikan. Makanya, saya katakan SP3 yang dikeluarkan Polda Jatim itu ecek-ecek gak ada dasar hukumnya, tegasnya.
Bantahan
Sementara, Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan membantah jika pihaknya melakukan konspirasi dalam penanganan kasus pidana Lumpur Lapindo. Ini kan kita bicara murni yuridis bukan asumsi. Kalau memang unsur-unsurnya tak terbukti gak bisa dong kita paksakan ke pengadilan, kata Jasman lewat telepon. Yang pasti kita sangkal semua itu keterlibatan kita di situ, ini murni hukum karena memang alat buktinya tak mendukung.
Menurut Jasman, penyidik sudah memeriksa ahli dari pihak pelapor, termasuk saksi ahli dari pihak Lapindo. Namun, saksi ahli yang diajukan pun tak mampu membuktikan bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan karena kelalaian manusia atas pengeboran. Kalau dipaksakan terdakwanya bebas gimana, nanti jaksa dianggap tak becus membuat dakwaan atau tak bisa membuktikan.
Sayangnya, ketika dikonfirmasi Kapolda Jatim Anton Bahrul Alam tak bisa dihubungi. Upaya hukumonline menghubungi Anton tak membuahkan hasil.
