Bisnis start-up dalam tulisan ini adalah suatu bisnis/perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital. Namun, bisnis start-up sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan teknologi dan/atau digital. Start-up bisa saja bergerak di bidang lain yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pernah membuat pernyataan publik bahwa jumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi atau start-up di Indonesia ada di posisi ke-6 tertinggi sedunia. Tercatat ada 2492 start-up per 10 Mei 2023. Di balik prestasi ini, belum ada aturan hukum spesifik mengenai perlindungan start-up di Indonesia hingga saat ini.
Baca juga:
- Regulasi Jadi Salah Satu Tantangan dan Kesiapan Startup untuk IPO
- 7 “Mantra” Membangun Startup di Tengah Ancaman Krisis Keuangan dan Investasi
Tidak adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur spesifik mengenai perusahaan start-up berarti perlindungan hukumnya sama seperti perusahaan lainnya yang sudah lama berdiri. Jika start-up ingin mendapatkan perlindungan hukum, para pendirinya harus menentukan dahulu bentuk badan usaha start-up yang akan dirintis.
Di Indonesia, badan usaha dibagi menjadi dua bentuk yaitu dengan badan hukum atau tanpa badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum contohnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Badan Usaha tanpa badan hukum bisa berbentuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
Perbedaan kedua bentuk badan usaha tersebut terutama dalam hal pemisahan kekayaan. Badan usaha berbentuk badan hukum punya kekayaan terpisah dari pemiliknya sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas porsi kepemilikan. Di sisi lain, badan usaha tanpa badan hukum tidak memisahkan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Pemilik akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya jika kekayaan badan usaha mengalami kerugian.
Pada umumnya, start-up didirikan dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Pilihan ini disebabkan kebanyakan start-up membutuhkan dana dari investor dalam jumlah cukup besar untuk pengembangan usahanya. Dana dari investor akan dibagi dalam bentuk saham yang dipegang oleh investor untuk bukti bahwa investor turut memiliki start-up.
Starter Pack Hukum
Aspek hukum mendasar dalam membangun bisnis start-up adalah KUHPerdata. Sebelum start-up didirikan, para pendirinya harus membuat perjanjian/kontrak untu mendirikan start-up secara bersama-sama. Syarat sah perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pendirian perusahaan juga mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berisi regulasi operasional PT serta tugas masing-masing dari Organ Perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris).
Jika masih termasuk kategori UMKM, perlu diperhatikan PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Isinya menjelaskan kriteria yang dapat dikategorikan sebagai UMKM. Substansi ini terkait pula dengan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam pendiriannya, usaha start-up pasti akan merekrut pegawai untuk bekerja. Acuan yang berlaku adalah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk proses perekrutan pegawai, status pegawai (PKWT atau PKWTT), gaji, PHK, dan lainnya.
Start-up identik dengan teknologi digital, termasuk segala operasionalnya dijalankan dengan sistem digital/elektronik. Apabila start-up akan menggunakan sistem elektronik dalam operasionalnya, perlu untuk mendapatkan pendaftaran sistem elektronik sesuai Pasal 6 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tentu ini tidak terlepas dari UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Setiap start-up pasti memiliki informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usahanya. Kerahasiaan dagang tersebut dilindungi dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang agar tidak semua pihak dapat menikmati nilai ekonomi dari rahasia dagang tanpa lisensi dari pemegang Hak Rahasia Dagang.
Start-up yang akan didaftarkan juga pasti memiliki logo dan nama yang akan digunakan sebagai face of company. Oleh karena itu, perlu disimak UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga tidak ada pihak lain yang turut menggunakan logo dan nama start-up tersebut. Perlu diingat bahwa perlindungan merek dan indikasi geografis memiliki prinsip first to file seperti tercantum dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 5 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Start-up sebagai perusahaan yang identik dengan teknologi umumnya menggunakan website. Banyak start-up juga membuat dan mengembangkan aplikasinya secara digital. Aplikasi start-up tersebut termasuk dalam program komputer. Sesuai dengan Pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Program Komputer adalah salah satu Ciptaan yang dapat dilindungi, sehingga perlu untuk merujuknya.
Start-up yang ingin bergerak di bidang teknologi juga tidak lepas dari ide-ide tertentu yang dituangkan ke dalam teknologi. Ide-ide tersebut adalah invensi yang dapat diberikan perlindugan paten asalkan memenuhi syarat yang diatur UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai rujukan.
*)M. Farid Abidin, S.H., M.H., C.C.D. adalah Junior Associate di kantor hukum Susan Himawan & Associates.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















