Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait eksistensi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Permohonan ini diajukan Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin BR, Helli Nurcahyo, dan M. Suprio Pratomo. Para Pemohon ini merupakan pegawai pada KPPU.
Kuasa Hukum Misbahuddin Gasma menilai hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut. “Hak konstitusional dimaksud hak untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas selaku pegawai KPPU terlanggar karena adanya permasalahan kelembagaan KPPU,” kata Misbahuddin dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Suhartoyo bersama Arief Hidayat dan Saldi Isra di ruang sidang MK, Kamis (16/7/2020).
Selengkapnya, Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 menyebutkan “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.” Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 menyebutkan “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.”
Menurut Pemohon, ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 membawa implikasi terhadap status kelembagaan KPPU yang belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional. Selain itu, kata Misbahuddin, pengaturan kelembagaan dan sekretariat KPPU tidak memberi kepastian hukum sebagaimana pengaturan kelembagaan kesekretariatan pada lembaga nonstruktural lain yang sama-sama bersifat independen.
Dia menilai tidak satupun dalam UU 5/1999 yang secara eksplisit menjelaskan perihal pengangkatan pimpinan sekretariat, status pegawai sekretariat, atau pegawai sekretariat jenderal. “Frasa "sekretariat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 dapat menimbulkan multitafsir karena menggunakan huruf “s” kecil, yang dapat ditafsirkan secara fungsi atau ditafsirkan secara jabatan,” kata Misbahuddin.
Menurutnya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, sudah seharusnya frasa “sekretariat” ditafsirkan secara fungsi, sehingga harus dimaknai sebagai “Sekretariat Jenderal”.
Baginya, frasa “keputusan Komisi” tidak dapat diimplementasikan karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi kesekretariatan lembaga negara termasuk pengaturan kepegawaian.
“Akibat hukum dari tidak adanya Pejabat Pembina Kepegawaian, maka pegawai KPPU yang diangkat sejak berdirinya KPPU hingga saat ini tidak dapat diakomodasi dengan ketentuan tata kelola kepegawaian ASN,” lanjutnya.
Padahal, keberadaan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan KPPU untuk melakukan pengelolaan kepegawaian sekretariat KPPU saat ini dan yang akan datang.
Karena itu, Misbahuddin meminta MK untuk menyatakan frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretariat Jenderal”.
“Menyatakan frasa ‘keputusan komisi’ dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘Peraturan Presiden’,” demikian bunyi petitum permohonannya.
Usai mendengar uraian permohonan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan beberapa saran perbaikan untuk kesempurnaan permohonan. Saran tersebut diantaranya agar para pemohon memperkuat legal standing. “Sebagai subjek hukum, perlu diperkuat legal standingnya,” kata Arief.
Para pemohon pun diminta menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. “Para pemohon juga perlu menguraikan dasar pengujian dalam permohonan dengan mencantumkan pasal konstitusi,” saran Arief Hidayat.
Hakim Konstitusi Saldi Isra pun memberi catatan terkait penjelasan yang lebih padat mengenai hak-hak konstitusional yang dialami para pemohon agar dapat terlihat secara jelas. Selain itu, Saldi meminta para pemohon untuk mengkaitkan alasan permohonan dengan pasal-pasal konstitusi yang menjadi batu uji.
