Sulitnya Melacak Transaksi Hasil Eksploitasi Seksual Anak
Terbaru

Sulitnya Melacak Transaksi Hasil Eksploitasi Seksual Anak

Jumlah nominal transaksi relatif tidak selalu signifikan sehingga luput dari perhatian lembaga keuangan. Kesadaran aparat penegak hukum untuk menggunakan intelijen keuangan dalam kasus eksploitasi seksual anak masih rendah.

Ferinda K Fachri
Bacaan 2 Menit
Para narasumber dalam sesi panel ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Rabu (7/8/2024) lalu. Foto: FKF
Para narasumber dalam sesi panel ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Rabu (7/8/2024) lalu. Foto: FKF

Deteksi dugaan transaksi keuangan hasil eksploitasi seksual anak masih sulit dilakukan. Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Diana Soraya Noor menuturkan sejumlah tantangannya. Tidak semua laporan transaksi mencurigakan yang diterima menunjukkan indikasi tindak pidana. Biasanya hanya menyebutkan pola transaksi yang tidak lazim tanpa penjelasan lebih lanjut. Jumlah nominal transaksi pun relatif tidak signifikan sehingga luput dari perhatian lembaga keuangan.

Kesadaran aparat penegak hukum untuk menggunakan intelijen keuangan dalam kasus eksploitasi seksual anak juga diakui masih kurang. Belum ada indikator transaksi mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak yang bisa jadi acuan lembaga keuangan.

Baca juga:

“PPATK menginisiasi kajian regional untuk memetakan dan menyusun indikator-indikator red flag laporan transaksi mencurigakan yang mengindikasikan eksploitasi seksual anak,” kata Diana dalam pemaparannya di ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation, Rabu (7/8/2024) lalu.

Proyek ini adalah bagian dari Financial Intelligence Consultative Groups (FICG) tahun 2024-2025. Kajian regional ini diyakini akan bermanfaat bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi terindikasi terkait eksploitasi seksual anak. Dimana PPATK misalnya telah menyelenggarakan sejumlah diskusi khusus dengan Unit Intelijen Keuangan Filipina (AMLC) dan Australia (AUSTRAC).

“Saat ini, telah disampaikan concept note dan kuesioner kepada anggota FICG dan pemantau untuk memperoleh tanggapan terkait perkembangan eksploitasi seksual anak terkini di masing-masing yurisdiksi. Draft kajian regional ini direncanakan akan rampung pada akhir tahun 2024,” kata Diana.

Ragam kemudahan metode pembayaran yang disediakan oleh kemajuan teknologi keuangan nyatanya juga membawa peluang kejahatan. Salah satu yang diangkat dalam konferensi adalah digunakan memfasilitasi kejahatan eksploitasi seksual anak. Metode pembayaran baru seperti mata uang kripto, kartu hadiah, token, dan metode pembayaran digital lainnya telah digunakan untuk transaksi kejahatan ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info