PHI Jakarta mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan Metro TV terhadap pekerjanya, Luviana. Menurut majelis, hubungan kerja yang dijalin antara Metro TV dengan perempuan yang menjabat sebagai Asisten Produser itu sudah tidak harmonis. Sehingga, demi kepentingan pekerja, majelis mengabulkan gugatan PHK Metro TV dan mewajibkan membayar kompensasi atas PHK kepada Luviana yang besarnya mencapai Rp235 juta.
Majelis dipimpin Jan Manopo –beranggotakan Sweden Simarmata dan Juanda Pangaribuan-- membacakan putusan itu pada Senin (4/11). Dalam pertimbangannya, majelis menilai surat pembebasan tugas Luviana pada 29 Maret 2012 bukan berarti hubungan kerja putus. Sebab, pembebasan tugas berbeda dengan PHK. Oleh karenanya, surat pembebasan tugas itu diartikan majelis sebagai skorsing atau pemberhentian sementara waktu.
Permohonan Metro TV melakukan PHK terhadap Luviana merujuk pasal 65 ayat (1) huruf F, L dan P Peraturan Perusahaan Periode 2011-2013. Ketentuan itu pada intinya memberikan kewenangan kepada Metro TV melakukan PHK karena alasan mendesak kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat. Dalam hal ini, Metro TV menganggap Luviana melakukan kesalahan berat karena meminta kejelasan tentang penilaian kinerja, status jabatan asisten produser, transparansi pembagian bonus, serta reformasi dan penggantian manajemen redaksi.
Majelis menilai tuntutan Luviana tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat. Untuk merespon tuntutan itu Metro TV bisa merundingkannya sampai ditemukan solusi yang tepat. “Dalam hubungan kerja yang dinamis, tuntutan seperti itu dikenal sebagai bagian dari dinamika hubungan kerja yang muncul sebagai reaksi atas kebijakan yang dipandang patut dan perlu untuk dirundingkan,” kata Juanda membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang III PHI Jakarta.
Sesuai keterangan saksi dan bukti di persidangan, majelis tidak menemukan keterangan yang menyebut Luviana membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau membocorkan rahasia dan mencemarkan nama baik perusahaan serta keluarga pimpinan. Walau menyatakan Luviana tidak terbukti melakukan kesalahan berat, namun majelis punya pendapat lain terkait skorsing yang dijatuhkan Metro TV.
Majelis berpendapat, skorsing dijatuhkan agar Luviana tidak boleh bekerja di perusahaan lain atau tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk hubungan kerja. Sebab, dalam skorsing hubungan kerja masih berlangsung. Mengacu bukti di persidangan, majelis menemukan perselisihan antara Metro TV dan Luviana menyebar luas di media. Salah satu pemberitaan yang disorot majelis adalah slogan “Stop Menonton Metro TV.” Bagi majelis, kondisi itu tidak relevan dengan keinginan Luviana untuk tetap bekerja di Metro TV.
Begitu pula dengan orasi Luviana di depan Istana Negara. Bagi majelis hal itu menunjukan tidak kondusif lagi bagi kedua pihak melangsungkan hubungan kerja. Dari pemberitaan dan kegiatan tersebut, majelis berpandangan hal itu berkontribusi memperuncing hubungan kerja Metro TV dan Luviana. Jika hubungan kerja dilanjutkan akan memunculkan konsekuensi yang tidak sederhana. Ujungnya, pekerja menjadi pihak yang dirugikan karena menutup peluang bekerja.
“Kerugian itu muncul sebagai akibat dari pengusaha bisa menggunakan kewenangannya menghambat kesempatan pekerja mengembangkan karir dan ilmu pengetahuannya karena faktor ketidakharmonisan,” urai Juanda.
Argumen pihak Luviana sebagai tergugat yang menyebut PHK dijatuhkan karena membentuk serikat pekerja menurut majelis dalil itu tidak didukung oleh bukti yang sah. Dari saksi di persidangan majelis tidak menemukan keterangan akurat yang menjelaskan Luviana bersama rekan-rekannya keinginan membentuk serikat pekerja kepada Metro TV sebagai penggugat. Walau begitu majelis mengakui Luviana pernah membuat kelompok untuk menanyakan transparansi hak pekerja.
Majelis menyatakan proses PHK terhadap Luviana tidak terkait dengan pembentukan serikat pekerja. Soal janji Surya Paloh untuk mempekerjakan kembali Luviana, majelis mengatakan tidak menemukan keterangan yang pasti dari saksi di persidangan. Misalnya, apakah Surya Paloh punya kewenangan memutus kebijakan terkait PHK ataupun saat ini posisinya sebagai pemegang saham Metro TV atau bukan. Atas janji Surya Paloh terhadap Luviana itu majelis punya dua pandangan. Pertama, kemungkinan Surya Paloh saat ini tidak punya otoritas mengakhiri atau mempekerjakan kembali Luviana di Metro TV. Kedua, Metro TV sudah tidak menginginkan lagi berlangsungnya hubungan kerja dengan Luviana.
Majelis menilai hubungan kerja kedua pihak saat ini tidak berlangsung harmonis. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk mencegah kerugian para pihak, terutama Luviana. Merujuk penjelasan umum alinea III UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, putusan MA No.229 K/Pdt Sus/2012 tertanggal 18 Juli 2012 dan putusan No.700 K.Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret 2012 majelis menyatakan hubungan kerja antara Metro TV dan Luviana putus.
Dalam putusannya, majelis mengabulkan gugatan Metro TV untuk sebagian. Menyatakan putus hubungan kerja antara Metro TV dan Luviana sejak putusan dibacakan. “Mewajibkan penggugat membayar kepada tergugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses sebesar Rp235 juta,” papar Jan membacakan putusan.
Kuasa hukum Luviana dari LBH Pers, Arfian Syahputra, mengatakan belum memutuskan apakah melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Mengingat advokasi untuk Luviana terdiri dari berbagai macam organisasi, maka hal itu akan didiskusikan terlebih dulu. Mengenai putusan majelis, ia mengaku sangat menyayangkan. Sebab, majelis dirasa tidak memperhatikan bukti yang ada di persidangan secara cermat. Ujungnya, tuntutan Luviana tidak dikabulkan. “Dasar yang digunakan majelis hakim itu tidak beralasan. Tidak terciptanya hubungan kerja harmonis itu tidak kuat dijadikan alasan hakim,” tukas Arfian.
Luviana sendiri menilai putusan majelis tidak konsisten. Sebab, dalam memutus perkara, majelis dinilai tidak melihat dasar pertimbangannya. “Buruh tidak boleh kritis/berbicara di depan umum,” tandasnya.
Kuasa hukum Metro TV yang hadir dalam pembacaan putusan, Berto Harahap, tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan majelis hakim menunjukan fakta bahwa hubungan kerja yang terjadi sudah tidak harmonis. “Itu fakta loh,” pungkasnya.
















