Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan bagian dari reformasi perizinan sebagai turunan UU Cipta Kerja. Reformasi yang melibatkan pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kemenko Perekonomian ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan berusaha. Namun, implementasinya masih memerlukan sejumlah penyempurnaan.
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM RI, Dendy Apriandi mengatakan reformasi kebijakan perizinan berusaha melalui PP 5/2021 memiliki tiga hal inti yang menjadi tujuan untuk dicapai.
“PP ini disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian perizinan berusaha, simplifikasi, dan restrukturisasi regulasi,” ujar Dendy dalam Diskusi Panel dan Rapat Umum Anggota Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), Kamis (27/8/2026).
Kepastian perizinan berusaha, menurut Dendy, mencakup penetapan service level agreement (SLA) untuk persyaratan dasar, perizinan berusaha (PB), dan PB-UMKU; batas waktu perbaikan; standardisasi pemeriksaan dokumen; serta penerapan fiktif positif.
Baca juga:
- ICCA Soroti Dampak KBLI 2025 terhadap Perizinan dan Risiko Hukum Perusahaan
- Tak Sepenuhnya Otomatis, Konversi KBLI 2025 di OSS Masih Perlu Penyesuaian Manual
Sementara itu, simplifikasi proses meliputi penyederhanaan alur PB dan PB-UMKU, penghapusan prosedur berlapis dan persyaratan redundan, serta penataan tahapan perizinan secara sistematis. Adapun restrukturisasi regulasi mencakup harmonisasi nomenklatur sektor dan konsolidasi pengaturan melalui penambahan serta penyempurnaan lampiran.
Dendy mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kini semakin penting karena menjadi dasar utama perizinan berusaha berbasis risiko. Jika sebelumnya KBLI digunakan untuk pengelompokan dan statistik sektor ekonomi, kini kode tersebut turut menentukan jenis perizinan yang wajib diperoleh pelaku usaha.
















