Seharusnya setiap peraturan, baik yang menambah maupun mengurangi hak masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. “Dalam hal ini secara kelembagaan yang berwenang menerbitkan adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan dan prosedur pengundangannya dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,” begitu kutipan pertimbangan majelis MA dalam putusan bernomor 59 P/HUM/2018, 58 P/HUM/2018, dan 60 P/HUM/2018.
Merujuk pertimbangan tersebut, majelis MA menyatakan Perdirjampelkes BPJS Kesehatan No.2, 3, dan 5 Tahun 2018 bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan prosedur pengundangannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Baca:
- Inilah Pertimbangan MA Batalkan Tiga Peraturan Direktur BPJS Kesehatan
- Cegah Fraud dalam Program JKN, Ini Rekomendasi KPK
Perpres Jaminan Kesehatan
Sebagai upaya membenahi penyelenggaraan JKN Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 17 September 2018. Beleid itu mengganti Perpres 12 Tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali yang terakhir melalui Perpres No.28 Tahun 2016. Beberapa ketentuan yang termaktub dalam peraturan itu antara lain menegaskan peran pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program JKN.
Dukungan yang diberikan pemda meliputi kepatuhan pembayaran iuran; peningkatan pelayanan kesehatan; dan dukungan lain sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan. Dukungan lain sebagaimana diatur pasal 99 ayat (2) huruf d itu dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.
Anggota DJSN, Asih Eka Putri, mengatakan Perpres No.82 Tahun 2018 tidak menaikan besaran iuran JKN. Padahal itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi defisit DJS JKN. Untuk mengantisipasi defisit yang masih terus terjadi, Asih mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan dana cadangan yang cukup untuk membantu BPJS Kesehatan.
Asih melihat defisit yang dihadapi jumlahnya lebih besar karena selama 2 tahun ini besaran iuran tidak pernah naik, harga obat meningkat, begitu pula pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan. “Kami memantau defisit yang dialami BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai Rp16 triliun, kemungkinan ke depan defisit akan lebih besar jumlahnya,” katanya ketika dihubungi akhir September lalu.
