Cara Membuat Tanda Tangan Elektronik dan Dasar Hukumnya
Terbaru

Cara Membuat Tanda Tangan Elektronik dan Dasar Hukumnya

Tanda tangan online atau elektronik bukanlah hal asing. Berikut cara membuat tanda tangan elektronik serta dasar hukum dan kekuatannya.

Tim Hukumonline
Bacaan 6 Menit
Ilustrasi tanda tangan. Sumber: pexels.com
Ilustrasi tanda tangan. Sumber: pexels.com

Di tengah ramainya aktivitas digital, frekuensi pembubuhan tanda tangan elektronik atau tanda tangan online pun semakin meningkat. Tidak hanya dalam pekerjaan, berbagai transaksi kini membutuhkan tanda tangan online sebagai syarat penyelesaian.

Tanda tangan elektronik tentu tidak dapat lepas dari konsep tanda tangan secara umum. KBBI mendefinisikan tanda tangan sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).

Dalam hukum, tanda tangan berfungsi untuk mengesahkan atau mendeklarasikan sesuatu. Bentuk tanda tangan dapat dibuat sesuai keinginan dengan suatu susunan huruf atau tanda berupa tulisan serta lengkungan-lengkungan yang layaknya seperti sebuah tulisan.

Baca juga:

Bentuk tanda tangan tidak harus menyerupai tulisan, melainkan dapat berupa “tanda” yang lain. Eva Laela Fakhriah, Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa secara tradisional wujud tanda tangan berupa goresan tulisan tangan dengan tinta basah di atas kertas. Selain itu, tanda tangan juga dapat berbentuk cap khusus. Konsekuensi hukum keduanya, baik tanda atau cap, adalah sama. Oleh karenanya, cap tanda tangan tidak boleh lepas dari pemiliknya.

Konsep tanda tangan dan penggantiannya dengan cap dan aturan hukumnya tertuang dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Pada intinya, dalam pasal ini, tanda tangan dapat disamakan dengan pembubuhan suatu tanda (cap jempol). Aturan ini berlaku apabila subjek hukum yang dimaksud mengetahui isi surat yang diberikan tanda dan setuju untuk bertanggung jawab atas isi tulisan yang diberi tanda.

Apa itu Tanda Tangan Elektronik?

Dalam peraturan perundang-undangan, tanda tangan online lebih dikenal sebagai tanda tangan elektronik. Pasal 1 angka 12 UU ITE jo. UU 19/2016 mendefinisikan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Merujuk definisi ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menerangkan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penanda tangan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Tanda tangan elektronik mempresentasikan identitas penanda tangan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan tanda tangan elektronik, di mana data pembuatan tanda tangan elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk kepada si penanda tangan.

MA RI juga menerangkan bahwa sifat tanda tangan, baik manual maupun elektronik, adalah unik. Dalam konteks ini, tanda tangan elektronik seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain. Tanda tangan elektronik merupakan kombinasi dari fungsi hash dan enkripsi dengan metode asimetrik. Fungsi hash merupakan fungsi satu arah dan akan menghasilkan nilai unik untuk setiap data yang dimasukkan.

Oleh karena itu, jika ada perubahan satu bit saja pada konten dokumen, nilai hash yang dihasilkan akan berbeda. Nilai hash kemudian dienkripsi menggunakan private key, selanjutnya nilai dari hasil enkripsi tersebut dikenal sebagai nilai signature dari suatu dokumen.

Diungkapkan Fakhriah dalam Keabsahan Tanda Tangan Digital dan Tanda Tangan Elektronik di Tengah Pandemi, pada praktiknya pengalihan wujud tanda tangan basah ke elektronik masih sulit dipahami sebagian orang.

Tanda tangan elektronik kerap dipahami sebagai perubahan wujud semata. Masyarakat mengira tanda tangan elektronik sebatas hasil pindah tanda tangan basah berupa grafis di layar komputer, diaplikasikan terlalu gampang namun keliru.

Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik

Dasar hukum tanda tangan elektronik dimuat dalam beberapa peraturan. Fungsi tanda tangan elektronik sendiri tertuang dalam Pasal 60 ayat (1) PP STE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan, dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Kemudian, persyaratan akan kekuatan hukum tanda tangan online dimuat dalam UU ITE dan perubahannya, serta PP PSTE.

Lebih rinci, Pasal 11 ayat (1) UU ITEjo. Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:

  1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
  2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
  3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
  6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik

Ketentuan Pasal 60 ayat (2) PP PSTE mengklasifikasikan jenis atau bentuk tanda tangan elektronik Pasal tersebut menerangkan bahwa ada dua bentuk tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Adapun makna kedua pembagian ini tertuang dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi tiga syarat:

  1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
  2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
  3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Sementara itu, Pasal 60 ayat (4) PP PSTE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Jenis-Jenis Tanda Tangan Elektronik

Sebagaimana pengklasifikasian yang tertuang dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE, ada dua jenis tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi.

Jenis tanda tangan tidak tersertifikasi lebih mudah dibuat karena tidak memerlukan perangkat khusus dan tidak memerlukan keterlibatan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Contoh tanda tangan tidak tersertifikasi, antara lain tanda tangan basah yang di-scan, tanda tangan yang dibuat melalui fitur perangkat tertentu, format tanda tangan online pdf, format tanda tangan online jpg, tanda tangan yang dibuat dengan aplikasi tanda tangan online gratis, tanda tangan online word, dan lain sebagainya.

Tanda tangan tidak tersertifikasi tetap memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, kemungkinan untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sangatlah besar. Terkait hal ini, fungsi autentikasinya juga sangat rendah dan sulit dipenuhi sehingga kekuatan nilai pembuktiannya relatif rendah.

Berbeda dari tanda tangan tidak tersertifikasi, tanda tangan tersertifikasi memerlukan keterlibatan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE). Nantinya, PSrE akan membuat tanda tangan digital bersistem kriptografi asimetris (asymmetric cryptography) dengan menggunakan public key infrastructure atau PKI. Dalam PKI tersebut, ada yang dinamakan kunci publik (public key) dan kunci privat (private key).

Kunci privat dibuat secara unik untuk masing-masing individu. Kunci privat ini memiliki pasangan kunci yang terkait secara matematis yang disebut dengan kunci publik. Kunci publik kemudian dilekatkan pada sertifikat elektronik bersama dengan dokumen elektronik yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat tersebut.

Cara Membuat Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Terkait tanda tangan elektronik, Kominfo menerangkan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.

Hadirnya PSrE bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikasi elektronik, termasuk layanan tanda tangan digital yang efisien, terpercaya, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri keuangan dan transaksi e-commerce.

Dengan adanya PSrE, diharapkan semua masyarakat dapat memanfaatkan bisnis digital secara lebih optimal. Jika hendak mengajukan pembuatan tanda tangan elektronik tersertifikasi, ada tiga tahap yang perlu dilalui.

Pertama, tahap pengajuan. Pemohon harus mendaftarkan diri ke PSrE Indonesia dengan ketentuan yang telah dimiliki oleh masing-masing PSrE Indonesia. Syarat tersebut dapat diakses di laman PSrE Indonesia.

Kedua, tahap verifikasi. PSrE Indonesia akan melakukan verifikasi data pemohon pendaftar sertifikat elektronik. Diperlukan data kependudukan pemohon seperti Nomor Induk Kependudukan, nama, tanggal lahir, foto, data biometrik (sidik jari).

Nantinya, data-data ini akan dibandingkan dengan basis data kementerian yang berwenang mengelola data kependudukan. Apabila data tersebut valid dan benar, proses penerbitan akan dilanjutkan.

Ketiga, tahap penerbitan. Bagi pemohon yang telah lolos verifikasi, pemohon akan disediakan akun untuk mengunduh sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh PSrE Indonesia.

Akun ini berfungsi sekaligus untuk mengelola layanan yang disediakan setiap PSrE. Layanan yang dimaksud meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi, segel elektronik tersertifikasi yang dapat digunakan sebagai pengganti stempel perusahaan, dan layanan lainnya.

Selain itu, pemilik sertifikat elektronik juga akan diberikan edukasi dalam setiap penggunaan layanan dari PSrE Indonesia.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info