"Artinya, dikaitkan dengan penjelasan KPK sebelumnya, maka tindak lanjut terhadap hasil TWK KPK ini menunggu hasil koordinasi dengan BKN dan selama proses koordinasi berjalan maka tugas-tugas dilaksanakan oleh atasannya masing-masing hingga koordinasi selesai dilakukan," lanjutnya.
Karena itu, menurut dia, keliru apabila ada yang menyatakan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat hasil TWK telah dipecat.
Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus menilai Presiden Jokowi telah mengambil sikap yang tepat dan bijak dengan memberi ruang kepada pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk tetap mengabdi di KPK. Dia menilai sepatutnya TWK memang tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi.
"Mereka juga sedang menangani kasus-kasus korupsi besar yang sangat serius," kata Guspardi di Jakarta, Selasa.
Dia mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar hasil TWK yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Guspardi meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK, tidak begitu saja dibebastugaskan.
"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujarnya.
Dia meyakini 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK maupun segenap pimpinan KPK memiliki integritas dan komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi.