Tangkal Kasus Gayus Dengan Keterbukaan Informasi Perpajakan
Berita

Tangkal Kasus Gayus Dengan Keterbukaan Informasi Perpajakan

Ketua Komisi Informasi Pusat optimis bahwa pada saat UU KIP diberlakukan nanti semua badan publik pasti akan membuka akses informasi kepada masyarakat.

Sam
Bacaan 2 Menit

 

Di luar persoalan akses informasi, Alamsyah mengomentari sistem remunerasi yang ternyata gagal mewujudkan reformasi birokrasi. Kasus Gayus menjadi bukti kegagalan itu. “Selama ini orang menganggap remunerasi jurus ampuh. Ketika ada kasus Gayus, orang kemudian menilai remunerasi tidak berhasil,” tukasnya.

 

Remunerasi, menurut Alamsyah, sebenarnya hanya cocok untuk perbaikan kinerja aparat. “Misalnya orang dulu malas sekarang jadi rajin, yang dulu cari kerja sampingan, sekarang tidak, jadi fokus,” ujarnya. Bagaimanapun, lanjutnya, pengawasan internal yang efektif menjadi kunci.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info