Tahun 2025 diprediksi menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang bagi berbagai sektor, termasuk profesi hukum. Founding Partner AHRP Law Firm, Abdul Haris M. Rum, mengupas berbagai isu terkait pengembangan profesi hukum di sektor keuangan. Menurutnya, perubahan regulasi dan kondisi ekonomi global menuntut profesi hukum untuk terus beradaptasi dan berkembang demi mendukung stabilitas sektor keuangan.
“Perluasan skop profesi hukum di sektor keuangan adalah langkah strategis. Jika sebelumnya fokus utama hanya pada pasar modal, kini ruang lingkupnya harus mencakup sektor yang lebih luas, seperti perbankan, asuransi, dan sub sektor lainnya. Ini penting karena sektor keuangan adalah nadi ekonomi, darah yang mengalirkan kehidupan ke semua lini,” ujar Haris saat ditemui Hukumonline di kantornya, Selasa (14/12).
Ia menjelaskan pentingnya peran profesi hukum di sektor keuangan telah ditegaskan melalui regulasi, seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Organisasi profesi hukum, kata dia, harus mampu mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi tantangan baru ini.
Baca Juga:
- HKHPM Resmi Bertransformasi jadi HKHSK, Ini Susunan Pengurus Periode 2024-2027
- Kukuh Komandoko, Nahkoda Baru HKHPM Periode 2024-2027
“Organisasi profesi hukum, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggotanya kompeten dan siap mengatasi tuntutan sektor keuangan. Yang menarik dari HKHPM adalah tidak adanya hambatan masuk (entry barrier) yang tidak adil. Proses masuk ke profesi ini terbuka, tapi tetap ada konsekuensi yang harus dipenuhi, seperti mengikuti pendidikan dan lulus dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, integritas dan profesionalisme adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Baginya, kepercayaan itu fundamental. Dalam pasar modal, perbankan, maupun subsektor lainnya, kepercayaan dari masyarakat dan investor adalah modal utama. Begitu kepercayaan itu hilang, runtuhlah sistemnya.
Haris juga membahas tentang dinamika perubahan kepemimpinan dan arah organisasi, termasuk HKHPM, yang baru-baru ini mengganti nama menjadi HKHSK dan kepengurusannya. Ia melihat momentum ini sebagai peluang besar untuk mempercepat adaptasi organisasi terhadap tantangan di sektor keuangan.
“Kita sedang memasuki era baru. HKHPM baru, pemerintahan baru, dan konsep-konsep baru di sektor keuangan. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinovasi dan memperkuat profesionalisme, sehingga sektor keuangan kita menjadi lebih sehat dan stabil,” katanya.
Selain itu, Ia juga menyoroti perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence (AI), yang semakin relevan di berbagai bidang, termasuk hukum. Menurutnya, teknologi dapat menjadi peluang besar sekaligus membawa risiko yang perlu diantisipasi.
“Teknologi itu selalu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, memberikan kemudahan luar biasa, tapi di sisi lain, ada risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Kita harus mengenali peluang dari teknologi seperti AI, tapi juga menyiapkan langkah mitigasi untuk dampaknya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejujuran dan integritas akan tetap menjadi pondasi penting dalam menghadapi tantangan teknologi. Teknologi baginya hanyalah alat, yang paling penting tetaplah integritas manusia yang menggunakannya, sehingga jika tanpa integritas, teknologi bisa menjadi bumerang.
Meskipun 2025 diprediksi penuh dengan ketidakpastian, Haris menekankan pentingnya menjaga optimisme dan semangat dalam menjalankan profesi. Menurutnya, tantangan ekonomi global dan politik harus dijawab dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi.
“Kita tidak boleh kehilangan harapan. Ketidakpastian memang menjadi tantangan besar, tapi justru di situlah peluang untuk menunjukkan profesionalisme kita. Sebagai penyedia jasa hukum, kita harus terus bergerak dan berinovasi agar tetap relevan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah,” katanya.
Lebih lanjut, Haris membagikan pelajaran penting dari tahun 2024 yang dapat dijadikan modal menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, pelajaran terbesar pentingnya tetap fokus, berinovasi, dan menjaga semangat, meskipun situasi tidak pasti. Ia kemudian mengingatkan bahwa tanggung jawab profesional hukum tidak hanya tentang kepatuhan pada aturan, tetapi juga bagaimana berkontribusi secara positif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
“Keuangan adalah tulang punggung ekonomi, dan kita sebagai profesional hukum memiliki peran strategis untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Dengan integritas dan profesionalisme, kita bisa menghadapi tantangan ini bersama-sama,” pungkasnya.
