Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden AS dalam kebijakan “Trump 2.0”. Dalam paparannya, Airlangga menegaskan Indonesia tetap waspada, namun tidak panik dalam menghadapi ketidakpastian global yang meningkat.
“Pasca pengumuman tarif, ketidakpastian ekonomi global melonjak tajam. Probability resesi meningkat, meskipun Indonesia masih berada di level rendah sekitar 5%. Situasi ini menyebabkan gejolak di pasar uang dunia, pelemahan mata uang emerging market, dan penundaan investasi oleh banyak korporasi global,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, Selasa (8/4).
Indonesia sendiri memilih tidak melakukan retaliasi seperti yang dilakukan China atau Uni Eropa, namun mendorong diplomasi melalui perjanjian perdagangan regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan membuka peluang dari perjanjian yang sudah lama tidak diperbarui seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), yang terakhir ditinjau pada tahun 1996.
Baca Juga:
- Memanas! China Terapkan Tarif Balasan atas Kebijakan Trump
- Kebijakan Tarif Impor Trump dan Dampaknya bagi Indonesia
- Alih-Alih Balas Tarif, Indonesia Tempuh Jalur Negosiasi Hadapi Tarif Resiprokal AS
“Amerika merupakan mitra strategis. Kita fokus pada revitalisasi perjanjian dagang dan evaluasi kebijakan non-tarif, termasuk percepatan sertifikasi halal, dan mendorong pembukaan pasar baru untuk produk agrikultur dari AS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Airlangga menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk menggantikan posisi negara-negara pesaing seperti China, Vietnam, dan Kamboja, terutama dalam sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik. Tarif terhadap produk Indonesia dinilai lebih rendah, sehingga menjadikan ekspor RI lebih kompetitif.
“Kita punya margin besar. Produk sepatu kita dijual 15-20 dolar, masuk AS hanya kena Rp6 dolar, padahal di sana dijual 70-80 dolar. Begitu juga dengan pakaian. Jadi dampak tarif 30 persen tidak seberat yang dibayangkan,” jelasnya.
Airlangga menambahkan ekspor Indonesia ke Amerika hanya menyumbang 2,2% terhadap PDB, berbeda jauh dengan Vietnam yang mencapai 33%. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada pasar AS.
“Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini Pak Presiden, nah top ekspor kita adalah China Rp60 miliar, Amerika Rp26 miliar, dan India Rp20 miliar. Nah tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika,” kata dia.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga tengah mendorong investasi Amerika di sektor teknologi, termasuk data center dan kecerdasan buatan. Oracle dan Microsoft disebut tertarik membangun fasilitas di Indonesia, khususnya kawasan Batam yang telah diberi fleksibilitas sebagai free trade zone.
Sementara itu, surat resmi dari Indonesia kepada Pemerintah Amerika sudah disampaikan melalui Dubes RI, dan respons positif mulai diterima. Dubes Amerika juga telah meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan.
Airlangga menegaskan bahwa asosiasi pengusaha di Indonesia yang merupakan mitra perusahaan Amerika turut dilibatkan dan sangat kooperatif dalam menyampaikan aspirasi bersama.
“Kita sudah bicara dengan Apindo, Kadin, dan lebih dari 100 asosiasi. Mereka ingin tetap ekspor ke Amerika, jadi mereka bersama kita dan kami sudah siapkan tim teknis untuk tindak lanjut negosiasi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi ekonomi global saat ini yang semakin tidak menentu akibat kebijakan tarif AS. Ia menegaskan bahwa dunia kini telah kehilangan pijakan atas prinsip rule-based economy dan berubah menjadi arena persaingan pragmatis tanpa batas antara "kawan" dan "lawan".
“Bahkan sebelum pengumuman tarif Trump atau yang disebut ‘Liberation Day Tariff’, Presiden sudah menekankan bahwa dunia kini bergerak ke arah pragmatisme ekstrem. Tidak ada lagi definisi friend-sharing atau near-sharing. Negara seperti Kanada dan Meksiko yang tergabung dalam NAFTA pun kini dikenai tarif oleh AS. Ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi sekutu tetap dalam perdagangan global,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, kebijakan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh AS, terutama sejak awal Februari hingga April, telah mengubah lanskap perekonomian global hanya dalam waktu dua bulan. Pada 1 April, Presiden Trump mengeluarkan executive order yang menetapkan tarif baru, Kanada dikenai 10% untuk barang umum dan 25% untuk energi, sementara Meksiko dan China dikenai 25% dan 10%.
“Ini bukan lagi soal hitung-hitungan ekonomi. Tarif dikenakan hanya demi menutup defisit tanpa landasan teori ekonomi yang masuk akal. Ilmu ekonomi tidak lagi relevan digunakan dalam konteks ini. Semua serba transaksional,” lanjutnya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan aksi balas dendam atau retaliasi dari negara-negara mitra dagang terhadap tarif AS menciptakan ketegangan ekonomi global yang semakin dalam. China yang sebelumnya bersikap hati-hati kini merespons dengan kebijakan serupa, dan Presiden Trump bahkan mengancam menaikkan tarif menjadi 50%.
“Eskalasi ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dan karena sudah menyentuh level Presiden vs Presiden, maka akan semakin sulit untuk mencari solusi damai karena menyangkut kehormatan politik dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menyinggung fenomena trade diversion, yakni perpindahan tujuan ekspor dan investasi akibat hambatan tarif AS. Ini membuka peluang bagi negara-negara dengan tarif lebih rendah, termasuk Indonesia, untuk menjadi alternatif tujuan ekspor dan lokasi investasi.
“Vietnam, Bangladesh, China, Thailand dikenai tarif sangat tinggi oleh AS hingga 46%. Indonesia relatif lebih rendah. Ini peluang bagi kita untuk mengisi celah tersebut. Namun kita juga harus bersaing dengan negara seperti Filipina (17%), Malaysia (24%), Korea Selatan (25%), dan India (26%),” jelasnya.
Menurutnya, penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan untuk duduk bersama merumuskan langkah strategis. Presiden bahkan telah mengarahkan agar semua stakeholder berkumpul dan bertindak bersama karena ini adalah "perang ekonomi bersama".
Situasi global saat ini, kata dia, tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Dunia telah berubah cepat dan Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang lincah, fleksibel, dan realistis.
“Ini bukan saatnya hanya mengandalkan teori. Kita butuh respons nyata. Baik dalam fiskal, perdagangan, hingga diplomasi ekonomi,” tegasnya.
