Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi
Utama

Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi

Pemerintah seharusnya tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Langkah proaktif diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan standar antar lembaga.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit

“Perlu ada yang melihat secara strategis alur data dari awal hingga akhir. Apakah akan ada pengendali bersama atau pembagian peran yang jelas, ini harus dipetakan karena aktivitas tiap lembaga berbeda,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pencatatan aktivitas pemrosesan data sebagai “jantung” dari pelindungan data pribadi, serta perlunya sistem yang terintegrasi untuk mendukung pertukaran data antar lembaga secara aman dan terukur.

Imelda juga mengingatkan bahwa data dalam sistem peradilan pidana umumnya bersifat sensitif dan berisiko tinggi, seperti data biometrik dan identitas pribadi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko, termasuk anonimisasi dan penguatan mekanisme pengawasan, harus diterapkan secara konsisten.

“Semua data di sistem peradilan hampir pasti berisiko tinggi. Karena itu, perlu kejelasan siapa yang bisa mengakses, memproses, hingga mentransfer data, termasuk bagaimana penanganan insiden jika terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Menurutnya, langkah proaktif justru diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan standar antar lembaga.

“Jadi jangan menunggu saran saya, karena kalau ditunggu-tungguan kita tidak akan memulai. Tidak selalu compliance ini tentang policy procedure, jadi memang harus dibuatkan policy procedure lintas lembaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ahli HAM dan Pengajar STH Indonesia Jentera, Zainal Abidin, menekankan pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak digital. Menurutnya, prinsip privasi harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kejahatan siber.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info