Dalam artikel “Memperkuat Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman” (hukumonline.com, 3/1/2025) Ahmad Syahru Sikti mengemukakan beberapa wacana. Pertama, Prinsip Independensi Yudikatif adalah sebuah konsep usang dan demi akuntabilitas, kebebasan hakim harus dicabut setelah hakim selesai menjatuhkan putusan. Kedua, Teknis Yudisal harus menjadi objek pengawasan etik karena selama ini berjalan tanpa pengawasan sehingga mencoreng kodrat kemanusiaan. Ketiga, hakim harus dihukum jika keliru menjatuhkan putusan, meskipun hal itu terjadi bukan karena kesengajaan. Keempat, Independensi Yudikatif yang bersifat absolut harus ditinjau ulang (Sikti, 2025).

Tulisan tersebut dibuat oleh Sikti sebagai respon atas terjadinya penangkapan terhadap tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas adanya sangkaan suap dalam penanganan perkara pidana dengan terdakwa atas nama Ronald Tanur. Menurut Sikti, sumber masalah terjadinya peristiwa itu adalah adanya prinsip kebebasan hakim dan persoalan teknis yudisial yang steril dari pengawasan.
Baca Juga:
Memperkuat Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman
Argumen Kesaksian Perempuan dalam Akad Pernikahan
Tulisan ini merupakan bagian kedua dari dua rangkaian tulisan sebagai respon akademik atas artikel Sikti tersebut, khususnya mengenai isu teknis yudisial. Diharapkan dengan respon yang cukup publik dapat menilai dengan berimbang dan rasional atas pandangan yang dikemukan oleh penulis pada artikel tersebut.
Memahami Teknis Yudisial
Teknis yudisial merupakan inti dari pekerjaan yang dilakukan hakim. Ketika mengadili suatu perkara, hakim menyelenggarakan peradilan dan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap untuk sampai menjatuhkan putusan. Itu semua dilakukan dengan menggunakan teknis yudisial yang dikuasainya berdasar nalar dan ilmu yang dimilikinya.
Sebagai manusia biasa, hakim mungkin saja keliru saat menggunakan teknis yudisial. Namun, adanya prinsip kebebasan hakim bukan berarti teknis yudisial tanpa pengawasan dan tidak dapat dikoreksi. Sebuah kekeliruan mendasar jika Sikti dalam artikelnya menyatakan teknis yudisial berjalan tanpa pengawasan, bahkan menyatakan bertentangan dengan kodrat manusia.
Tampaknya Sikti terlupa bahwa mekanisme Banding dan Kasasi serta Upaya hukum lain yang disediakan hukum acara adalah bentuk dari mekanisme pengawasan terhadap teknis yudisial. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah bentuk pengawasan khas yudikatif yang dapat mengkoreksi kekeliruan (teknis yudisial, red) tanpa menciderai kebebasan hakim.
Hakim yang ternyata keliru dalam memutus tidak dikenakan sanksi sebagai jaminan akan kebebasannya. Namun, para pihak juga tetap terlindungi melalui koreksi dalam upaya hukum yang tersedia. Hakim dapat menjadikan koreksi terhadap putusannya sebagai sebuah kaidah hukum yang dipedomani dalam penanganan perkara berikutnya.
Mekanisme Upaya Hukum ini merupakan wujud nyata dari asas “res judicata pro veritate habetur”. Asas tersebut bermakna putusan hakim harus dianggap benar sampai dikoreksi oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Dengan asas ini terjamin kepastian hukum karena suatu perkara harus ada ujungnya (litis finiri oportet).
Persoalan Kapabilitas Bukan Akibat Independensi
Persoalan kapabilitas hakim yang didalilkan Sikti sebagai salah satu alasan menjadikan teknis yudisial sebagai objek pengawasan etik juga bukan akibat adanya prinsip kebebasan hakim. Kapabilitas hakim terkait erat tentang bagaimana proses rekrutmen dan pola pembinaan. Mengalihkan persoalan kapabilitas hakim dari kedua hal tersebut menjadi persoalan etik dan objek pengawasan etik dapat menimbulkan persoalan pada kualitas hasil rekrutmen dan kesenjangan kualitas para hakim akibat pembinaan yang tidak terpola. Eksaminasi putusan sebagai pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas hakim dapat bertabrakan dengan pengawasan etik yang dilakukan.
Belajar dari Konstitusi Amerika Serikat, hakim dijamin dalam jabatannya selama berperilaku baik (during good behavior). Artinya, sanksi bagi hakim hanya dijatuhkan ketika terbukti kekeliruannya akibat perilaku menyimpang. Jika hakim dapat dijatuhi sanksi karena kekeliruan dalam putusannya, maka Presiden juga harus disanksi karena kekeliruan dalam kebijakan yang diambilnya dan anggota parlemen juga harus disanksi karena kekeliruan dalam Undang-Undang yang diterbitkannya. Jika demikian, tidak akan ada satu orang pun manusia yang bersedia menduduki jabatan publik untuk mengurus kepentingan masyarakat dan negara.
Potensi Konflik Kepentingan Dalam Teknis Yudisial
Jika putusan yudikatif berpotensi didelegitimasi secara formal oleh hasil pengawasan etik, maka akan terjadi kekacauan sosial dalam kehidupan bernegara. Jika kran pengawasan etik dibuka terhadap teknis yudisial, akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara hakim yang menangani upaya hukum dengan aparat pengawasan. Akan muncul persoalan siapakah yang dapat dianggap benar pendapatnya jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan teknis yudisial, hakim yang memeriksa upaya hukum, dengan entitas pengawas etik?
Bahkan sebelum itu akan timbul beberapa persoalan lain. Pertama, tugas mengadili yang dilakukan hakim sama sekali bukan pekerjaan sekedar menerapkan aturan belaka. Ada kompleksitas keilmuan, bahkan pergulatan kemanusiaan. Pekerjaan hakim adalah menerapkan hukum, bukan sekedar menerapkan aturan. Dalam keadaan tertentu hakim dapat mengesampingkan aturan (contra legem) (Sudrajat, 2021). Oleh karena itu, hakim harus berlatarbelakang sarjana hukum bukan sekedar sarjana aturan.
Apabila persoalan teknis yudisial menjadi objek pengawasan etik, apakah ada jaminan bahwa kualitas personil entitas pengawas etik yang memeriksa teknis yudisial lebih baik pemahaman hukum terkait teknis yudisial daripada hakim yang diperiksa? Bukankah konstitusi memberikan kewenangan menegakkan hukum kepada hakim, bukan kepada personal entitas pengawasan? Bagaimana jika saat pemeriksaan terjadi perdebatan tentang suatu persoalan penerapan kaidah hukum, siapakah yang pendapatnya harus dianggap benar? Hakim yang menangani perkara atau aparatur pengawas etik yang memeriksa?.
Kedua, apakah ada jaminan personal entitas pengawas etik yang melakukan pemeriksaan teknis yudisial lebih baik integritasnya dibanding hakim yang diperiksanya? Apakah tidak mungkin entitas pengawas etik justru memiliki “boncengan” kepentingan saat melakukan pengawasan teknis yudisial?
Teknis yudisial dalam perkara pidana adalah perkara yang sangat erat kaitannya tentang bersalah tidaknya seseorang atau apa pidana yang seharusnya dijatuhkan. Sementara dalam perkara perdata, teknis yudisial akan menentukan tentang pihak mana yang akan menjadi pemenang dalam suatu perkara. Oleh karenanya sangat jelas jika teknis yudisial adalah menyangkut kepentingan banyak orang. Jika teknis yudisial dijadikan persoalan etik, maka besar kemungkinan intervensi terhadap yudikatif masuk melalui pintu entitas pengawas etik.
Wacana teknis yudisial sebagai ranah pengawasan etik merupakan ide Zombie yang dibangkitkan Sikti melalui tulisannya. Wacana tersebut sudah dikubur oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial melalui ketentuan Pasal 15 Peraturan Bersama MA-RI dan KY-RI No: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY.09/2020. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa baik MA maupun KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim sendiri merupakan wujud nyata dari teknis yudisial.
Ketiga, menjadikan teknis yudisial sebagai ranah pengawasan etik dapat menciptakan struktur semu pada badan peradilan. Entitas pengawas internal seolah menjadi atasan dari suatu pengadilan sekaligus mendudukkan aparaturnya pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang diawasi. Kondisi demikian tentu menyimpan potensi besar bagi sebuah intervensi.
Sekali tercipta relasi kuasa antara hakim dengan yang mengawasinya, maka saat itu tercipta potensi entitas yang dapat mengintervensi hakim. Tidak pernah ada jaminan bahwa pengawas hakim bebas dari kepentingan yang tidak sah. Potensi “boncengan” kepentingan ini yang membuat wacana teknis yudisial menjadi objek pengawasan etik benar-benar harus dilupakan.
Penangkapan oknum hakim karena sangkaan suap tidak dapat begitu saja sebagai alasan untuk mendiskreditkan prinsip Independensi Yudikatif. Justru sebaliknya, peristiwa itu merupakan indikasi bagi adanya intervensi terhadap yudikatif. Mungkin benar harus ada evaluasi terhadap penerapan prinsip kebebasan hakim, tetapi bukan untuk memberangus, justru untuk memperkuatnya.
Tertangkapnya hakim karena suap merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Mekanisme responnya sudah tersedia selain melalui peradilan pidana juga melalui pemeriksaan etik. Terjadinya hal tersebut bukan berarti lemahnya pengawasan. Penyimpangan perilaku oleh penegak hukum lain juga tidak jarang terjadi. Namun, ketika oleh oknum polisi atau jaksa diproses karena penyimpangan perilaku ternyata tidak serta merta mendorong timbulnya upaya memberangus asas diskresi kepolisian atau prinsip dominis litis-nya para jaksa.
Jika dicermati dari berbagai literatur, tidak ada model pengawasan hakim sekompleks di Indonesia. Ada pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dan juga pengawasan internal oleh Mahkamah Agung. Pengawasan Internal sendiri terdiri dari model pengawasan melekat oleh atasan langsung dan juga model pengawasan berjenjang.
Selain itu, Ombudsman dapat ikut melakukan pengawasan dalam ranah pelayanan (peradilan) terhadap masyarakat. Namun, ternyata semuanya tidak menjadi jaminan penyimpangan perilaku hakim hilang dan meningkatkan akuntabilitas. Ide memberangus independensi melalui pengawasan teknis yudisial seperti bentuk ketidakberdayaan model buruk muka cermin dibelah.
*) Wahyu Sudrajat, Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan dan Pengajar Praktik Peradilan FH UII Yogyakarta
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















