Seperti disebutkan tadi, tindakan kartel itu dilakukan melalui penetapan harga SMS off-net (antar operator) yang dilakukan para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai 1 April 2008.
Sekedar mengingatkan, perkara ini berawal dari laporan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Pengawas bisnis halo-halo ini menemukan adanya persaingan tidak sehat di industri telekomunikasi. Bentuk persaingannya ya itu tadi, penetapan harga SMS off-net.
Selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa KPPU memperoleh fakta-fakta adanya penyimpangan UU Anti Monopoli. Fakta itu antara lain, pada periode 1994–2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan berlaku satu tarif SMS sebesar Rp350. Namun, kala itu tidak ditemukan adanya kartel di antara operator. Alasannya, tarif yang terbentuk terjadi karena struktur pasar yang oligopoli.
Lalu, pada periode 2004–2007 industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru. Kondisi itu ikut mewarnai situasi persaingan tarif telepon. Harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS off-net dalam priode tersebut berkisar pada Rp250-Rp350. Dari sinilah mulai timbul kecurigaan dari Tim Pemeriksa. Ternyata, selama periode tersebut Tim menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS oleh XL dan Telkomsel yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250. Klausula itu dimasukan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi antara operator, sebagaimana tertera dalam Matrix Klausula Penetapan Tarif (MKPT) SMS dalam PKS Interkoneksi.
Majelis Komisi menilai, motif XL dan Telkomsel mencantumkan klausula harga dalam PKS Interkoneksi untuk menghindari spamming yang dilakukan oleh operator new entrant, bukan untuk membentuk suatu kartel. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah tidak mengatur soal perhitungan tarif SMS. Sehingga Telkomsel merasa perlu untuk melakukan pengaturan sendiri (self-regulatory). Namun, Majelis Komisi menganggap tidak seharusnya kekhawatiran XL dan Telkomsel itu dituangkan dalam PKS yang mencantumkan klausula penetapan harga.
Kemudian, pada Juni 2007, berdasarkan hasil pertemuan BRTI dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), ATSI mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS. Nyatanya himbauan tersebut dihiraukan oleh anggota ATSI. Tim Pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan harga SMS off-net yang signifikan di pasar. Sehingga, dengan harga SMS yang tidak berubah, Tim Pemeriksa menilai kartel harga SMS masih efektif terjadi sampai dengan April 2008, ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS off-net di pasar.
Konsumen rugi Rp2,8 trilyun
Akibat kartel tersebut, Majelis Komisi melihat adanya kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net. Selisih itu sekitar Rp2,8 trilyun. Sayang, KPPU tidak pada posisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk kepentingan konsumen.
