Kerugian konsumen itu berupa hilangnya kesempatan konsumen untuk: memperoleh harga SMS yang lebih rendah, mengunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama, kerugian intangible konsumen lainnya, serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu 2004-April 2008.
Tabel Perhitungan Kerugian Konsumen*
(Berdasarkan proporsi pangsa pasar operator pelaku)
Tahun | Telkomsel | XL | Mobile-8 | Telkom | Bakrie Telecom | Smart | Total |
2004 | 311,8 | 53,4 | 2,6 | 12,2 | 5,8 |
| 385,8 |
2005 | 446,3 | 62,4 | 10,2 | 30,6 | 7,8 |
| 557,4 |
2006 | 615,5 | 93,7 | 15,9 | 59,3 | 17,5 |
| 801,9 |
2007 | 819,4 | 136,4 | 23,6 | 71,2 | 31,8 | 0,1 | 1.082,5 |
Total | 2.193,1 | 346 | 52,3 | 173,3 | 62,9 | 0,1 | 2.827,7 |
Sumber: Putusan KPPU
* dalam milyar rupiah
Berbeda dengan konsumen, operator telekomunikasi justru diuntungkan dengan perilaku kartel ini. Berdasarkan laporan keuangan dari enam Terlapor yang diterima KPPU, total pendapatan keenam operator tersebut sejak 2004-2007 sungguh luar biasa. Jumlahnya mencapai Rp133,8 trilyun.
Tabel Pendapatan Operator Pelaku Kartel
(dalam milyar rupiah)
Tahun | Telkomsel | XL | Mobile-8 | Telkom | Bakrie Telecom | Smart | Total Pendapatan Industri |
2004 | 14.765,08 | 2.528,46 | 124,91 | 575,4 | 275,03 | n.a | 18.268,91 |
2005 | 21.132,91 | 2.956,38 | 482,6 | 1.449,7 | 369,06 | n.a | 26.390,65 |
2006 | 29.145,19 | 4.437,17 | 751,19 | 2.806,2 | 829,36 | n.a | 37.969,1 |
2007 | 38.799 | 6.459,77 | 1.117,74 | 3.372,39* | 1.503,39 | 4 | 51.856,29 |
Total | 103.842,18 | 16.381,81 | 2.476,44 | 8.203,69 | 2.976,84 | 4 | 133.884,95 |
Sumber: Putusan KPPU
*dihitung dari perkalian ARPU dengan jumlah pelanggan (annual report Telkom 2007)
Menurut Majelis Komisi, dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai SMS, mengakibatkan operator mengambil tindakan untuk mengatur keseimbangan lalu lintas (traffic) SMS antar operator melalui instrumen harga. Makanya, seperti yang disebutkan tadi, Telkomsel sebagai operator dengan pangsa pasar terbesar berinisiatif melakukan tindakan self-regulatory. Hanya, tindakan Telkomsel tersebut bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Langkah Telkomsel yang salah itu kemudian diikuti XL. Tindakan Telkomsel dan XL dilekatkan sebagai bagian dari perjanjian interkoneksi antar operator. Sehingga operator-operator new entrant tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti persyaratan tarif minimal SMS (Rp250) tersebut.
Ujung-ujungnya konsumen-lah yang kembali dirugikan. Maka dari itu, dalam putusannya Majelis Komisi merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS yang tidak merugikan konsumen.
Harga paling wajar
Putusan ini disambut sinis oleh para terlapor. Kuasa hukum XL Stefanus Haryanto mengaku kecewa dengan putusan itu. Begitu pula dengan Ignatius Andy, kuasa hukum Telkomsel. Menurut hemat kami, sebenarnya tidak ada kartel dalam hal ini. Harga yang diterapkan adalah harga market (pasar), jelas Ignatius kepada puluhan wartawan yang mengerumuninya usai sidang di ruang Audio Visual, Gedung KPPU, Jakarta.
