Terima Suap, Walikota Kendari dan Ayahnya Divonis 5,5 Tahun Bui
Berita

Terima Suap, Walikota Kendari dan Ayahnya Divonis 5,5 Tahun Bui

Keduanya juga dicabut hak politiknya dalam jabatan publik masing-masing selama 2 tahun dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Mantan Wali Kota Kendari Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kiri) usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10). Foto: RES
Mantan Wali Kota Kendari Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kiri) usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10). Foto: RES

Wali Kota Kendari 2012-2017 Asrun dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya, dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut berupa menerima suap yang totalnya sebesar Rp6,8 miliar dari pengusaha bernama Hasmun Hamzah. 

 

"Menjatuhkan hukuman pidana selama 5 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Hariono dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/10/2018) seperti dikutip Antara.

 

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Adriatma dan Asrun divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subisder 6 bulan. Baca Juga: Kompak Terima Suap, Ayah-Anak Ini Dituntut 8 Tahun Penjara

 

Dalam putusannya, Majelis juga mengabulkan permintaan JPU untuk mencabut hak politik Adriatma dan Asrun meski masih di bawah tuntutan JPU KPK yang meminta agar Adriatma dan Asrun dicabut hak politiknya selama 3 tahun penjara setelah menjalani hukuman.

 

"Mencabut hak terdakwa I Adriatma dan terdakwa II Asrun dalam jabatan publik masing-masing selama 2 tahun dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," tutur Hariono.

 

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Dalam perkara ini Adriatma dan Asrun dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp6,8 miliar yang diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp2,8 miliar meski yang ditemukan penyidik KPK hanya Rp2,798 miliar.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info