Selain itu, Timboel menjelaskan eksistensi perusahaan untuk beroperasi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi di tengah globalisasi, pasar Indonesia sangat terbuka terhadap produk luar negeri. Harusnya, pemerintah punya kebijakan yang mendukung industrialisasi di Indonesia. Sayangnya, pemerintah dinilai tidak melakukan langkah itu. Misalnya, pemerintah menerbitkan empat paket kebijakan ekonomi.
Timboel berpendapat kebjakan paket ekonomi itu harusnya mendorong pertumbuhan industri dengan cara memperluas cakupan insentif. Seperti suku bunga dan bahan baku. Jika langkah tersebut dilakukan, Timboel yakin kenaikan upah minimum tidak akan berdampak pada cash flow perusahaan. “Jadi kegagalan pemerintah mendukung industri dalam negeri, membuat pemerintah selalu mengorbankan upah pekerja. Padahal labor cost di Indonesia relatif rendah berkisar 15-20 persen,” ucapnya kepada hukumonline, Sabtu (7/9).
Sejalan dengan itu Timboel menegaskan, demonstrasi yang belakangan ini kerap dilakukan pekerja dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk membatasi kenaikan UMP lewat Inpres. Padahal, pembatasan itu melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang KHL. Bila terdapat perusahaan yang tak sanggup bayar UMP, dapat menggunakan mekanisme penangguhan sebagaimana aturan yang berlaku. “Seharusnya pemerintah tidak perlu lagi menciptakan Inpres,” tukasnya.
Atas dasar itu, Timboel mendesak pemerintah untuk mengembalikan mekanisme penentuan upah minimum kepada ketentuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans KHL. Sehingga, rencana pemerintah menerbitkan Inpres dan melibatkan BPS untuk melakukan survei KHL lebih baik dibatalkan.
