Tidak Gampang Menyeret Hakim ke Meja Hijau
Fokus

Tidak Gampang Menyeret Hakim ke Meja Hijau

Seorang hakim dipecat karena menerima suap Rp1,8 miliar dan memutus perkara di luar wewenangnya.

Mys
Bacaan 2 Menit

 

Dalam sejarah panjang dunia peradilan, sangat sedikit catatan yang mengungkap hakim duduk di kursi terdakwa. Padahal hakim dan para staf pengadilan dipandang sebagai bagian dari mafia peradilan yang sudah tumbuh sejak dulu. Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Ombudsman Nasional atau berbagai riset menunjukkan data yang menjadikan dunia peradilan sebagai peringkat atas korupsi.

 

Faktanya, hakim atau staf pengadilan yang duduk di kursi terdakwa apalagi yang harus mendekam di penjara bisa dihitung dengan jari. Sebagai contoh, operasi tertib yang digelar Pemerintah pada 1981 berhasil menjerat empat orang hakim senior: Heru Gunawan, HM Soemadijono, Hangku Izmu Azsar dan JZ Laudoe. Dua di antaranya harus duduk di kursi terdakwa. Laudoe divonis 1,6 tahun penjara, dan Heru dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

 

Enam tahun kemudian, persisnya 1987, Rowiyanto, Ketua PN Malang terpaksa duduk di kursi pesakitan karena menggelapkan uang titipan milik Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun itu juga dua hakim, Mutojo dan M. Hatta dituduh menerima suap. Dunia peradilan geger ketika Ny Mimi Lidyawati melempar sepatunya ke hakim Razak gara-gara vonis yang dijatuhkan ke Nina, terlalu ringan. Padahal Ny Mimi mengklaim telah memberikan uang 2,5 juta agar terdakwa yang telah menipu dirinya dihukum berat.

 

Seiring perjalanan waktu, satu demi satu praktek kotor di pengadilan memang berhasil dibongkar. Skandal Gandhi Memorial School dibongkar sendiri oleh seorang hakim agung. Pemberian uang kepada tiga orang hakim agung dilaporkan oleh Endin Wahyudin. Skandal pertama cuma diselesaikan lewat pembentukan Korwasus (koordinator pengawasan khusus). Kasus kedua berhasil menyeret hakim agung M. Yahya Harahap, Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto ke kursi pesakitan pada pertengahan 2001. Tetapi ketiga hakim agung lolos dari tuduhan jaksa. Majelis hakim menganggap mereka tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum.

 

Pada masa yang hampir bersamaan F. Zendrato, hakim PN Selatan, duduk di kursi terdakwa. Hal yang sama menimpa Zainal Agus, Kasubdit TUN MA, meskipun akhirnya lolos dari jerat hukum. Lalu, ada kasus tiga orang hakim Manulife yang tak sampai ke meja hijau karena sudah lolos pada pemeriksaan di Majelis Kehormatan Hakim.

 

Terobosan KPK

Setelah kasus ketiga hakim agung selesai diputus pengadilan, nyaris tidak ada lagi perkara yang melibatkan hakim atau staf pengadilan muncul ke permukaan. Kalaupun yang sayup-sayup terdengar adalah pemeriksaan sejumlah staf PN Jakarta Timur yang diduga terlibat pemalsuan putusan, yang mengakibatkan dua bandar narkoba internasional lolos dari Lembaga Pemasyarakatan. Tindak lanjut kasus ini nyaris tak terdengar, hingga tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggebrak.

 

Komisi yang baru terbentuk pada 2003 ini menahan Ramadhan Rizal dan Mohammad Soleh. Keduanya bertugas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Rizal menjabat sebagai Wakil Ketua Panitera, sedangkan Soleh sebagai Panitera Pidana. Keduanya ditahan gara-gara tuduhan menerima suap dari T. Syaifuddin Popon, advokat yang kala itu sedang menangani perkara Abdullah Puteh. Mereka pun terancam hukuman masing-masing 4,5 tahun penjara.

Tags: