Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen (Pol) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Arya Wibisana meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS/ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 September 2018.
ASN yang dimaksud telah berstatus sebagai terpidana karena melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini tidak terlepas dari ditemukannya 2.674 Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui terlibat kasus tindak pidana korupsi dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Dari data BKN dari jumlah tersebut hanya 317 orang yang sudah dipecat. Sedangkan sisanya 2.357 ASN aktif dan masih menerima gaji.
Tujuan dari SKB ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baca Juga: Ribuan ASN Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji
Setidaknya, ada 5 ruang lingkup keputusan bersama. Pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Kedua, penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi. Ketiga, peningkatan sistem infomasi kepegawaian. Keempat, optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kelima, monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama secara terpadu.
“Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018,” tulis keputusan tersebut.
Perhatian kepala daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan menjalankan fungsi trigger mechanisme mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 ASN yang belum diberhentikan meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi. Upaya ini pun direspon Kemendagri dengan menerbitkan Surat Edaran pada seluruh kepala daerah tentang Penegakan Hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi tertanggal 10 September 2018.
















