Menjelang tahun 2011 berakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya perhelatan penting. Digelar di sebuah hotel di Cikarang, Bekasi, konsinyering itu berusaha mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. LPSK ingin melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindingan saksi dan korban.
Bagaimana teknis perlindungan saksi dan korban hanya satu dari sekian banyak masalah hukum acara pidana yang muncul ke permukaan. Hukum formil perlindungan saksi dan korban memang telah mengalami perkembangan sejak UU No 13 Tahun 2006 disahkan –dan menjadi payung hukum LPSK. Perkembangan terus terjadi bahkan untuk hal-hal yang lebih sederhana. Definisi saksi dalam KUHAP, misalnya, telah mengalami perubahan penting akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan juga terjadi dalam bentuk perlindungan terhadap polisi, jaksa, dan hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.
Perkembangan hukum pidana formil tampaknya sulit dibendung. Satu per satu aturan KUHAP diperbaiki oleh peraturan lain atau putusan hakim. Tak ubahnya seperti kebijakan tambal sulam. Ada peraturan yang secara hierarkhis berada di bawah UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Misalnya, PP No 58 Tahun 2010 yang menambal kekurangan aturan KUHAP mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Upaya membangun Sistim Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang diusung KUHAP ternyata masih mengandung kelemahan. Dalam sistim yang terintegrasi, seharusnya posisi petugas lembaga pemasyarakatan juga penting dan setara dengan profesi lain. Bedanya, petugas pemasyarakatan bekerja pasca proses ajudikasi. “KUHAP belum mengatur banyak mengenai pemasyarakatan,” kata ahli hukum pidana Mudzakkir, dalam seminar “Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP” di Kementerian Hukum dan HAM, Mei 2011 lalu.
Angger Jati Wijaya, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), mengatakan perubahan KUHAP kini merupakan suatu keniscayaan. Medio Desember lalu, PBHI mengundang para pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan itu. PBHI menekankan agar perubahan KUHAP ke depan lebih memerhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejumlah hasil riset dan fakta menunjukkan aparat penegak hukum, terutama polisi, masih sering melanggar hak asasi manusia ketika melakukan tugasnya.
Tuduhan pelanggaran KUHAP bukan hanya ditujukan kepada polisi dan jaksa. Pada 15 Desember lalu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaporkan sejumlah pelanggaran KUHAP yang dilakukan hakim ke Komisi Yudisial. Komisioner Komisi Yudisial, Abbas Said, mengapresiasi laporan MaPPI, dan berjanji menjadikan hasil pemantauan tersebut untuk menindak hakim-hakim bermasalah.
Lilik Mulyadi, seorang hakim, menulis dalam bukunya “Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” (2010), sebenarnya KUHAP dirasakan memberikan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Toh, tidak dapat dipungkiri adanya pengabaian aparat terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, atau saksi.
Akademisi, praktisi, dan aparat pemerintah bukan tak menyadari pentingnya perubahan KUHAP. Tim penyusun telah merampungkan sebuah naskah Rancangan Undang-Undang (RUU). Penyusunan melibatkan polisi, jaksa, hakim, advokat, dan akademisi. Beberapa kali diskusi digelar membahas RUU KUHAP.
Naskah RUU KUHAP yang ada saat ini terdiri dari 268 pasal. Menteri Hukum dan HAM era Patrialis Akbar sudah pernah mengirimkan naskah itu kepada Presiden. Namun pada 4 Februari 2010, Menteri Sekretaris Negara mengembalikan naskah ke Menteri dengan catatan untuk dibahas kembali bersama instansi terkait.
Seorang polisi yang pernah ikut membahas RUU KUHAP bercerita masih ada perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, terutama mengenai konsep-konsep baru. Polisi dan hakim misalnya kurang sreg dengan sistim hakim komisaris yang diperkenalkan RUU KUHAP untuk menggantikan sistim praperadilan. Untuk mendapatkan fakta empiris mengenai hakim komisaris itu Polri sampai mengadakan kajian khusus dan studi banding.
Keberatan polisi terhadap RUU KUHAP, kata seorang sumber di Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan secara tertulis. Selembar surat Kapolri melayang ke Presiden. Setelah adanya surat keberatan dari Polri itulah draf RUU KUHAP dikembalikan Menteri Sekretaris Negara.
Dari Senayan, kabar menggembirakan selalu datang. RUU KUHAP –dan RUU KUHP—sudah berkali-kali masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Terakhir, dalam rapat 23 November 2011, DPR dan Pemerintah sepakat untuk memasukkan RUU KUHAP sebagai RUU prioritas tahun pembahasan 2012.
Masuk Prolegnas 2012 tidak menjamin bahwa RUU KUHAP akan dibahas dan disahkan. Apalagi, pada tataran akademisi, pembahasan RUU KUHAP sulit dilepaskan dari Buku I RUU KUHP mengenai ketentuan umum hukum pidana nasional. Pembahasan kedua bagian itu, kata Mudzakkir, perlu disinkronkan.
Memasuki usia 30 tahun, KUHAP masih menjadi ‘karya agung’ yang bolong pada beberapa bagian. Sekaligus mengembalikan hukum pidana formil yang banyak diatur dalam banyak peraturan ke khittah yang benar. Selama hampir 30 tahun terakhir kita menyaksikan politik tambal sulam yang terus berlangsung menyempurnakan kelemahan dan kekurangan hukum acara pidana. Tujuan terakhirnya tentu agar KUHAP benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum, serta keadilan dan kepastian hukum.
