Anggota DJSN Asih Eka Putri menjelaskan program JKN berperan melindungi risiko finansial peserta ketika sakit. Beban pembiayaan JKN selama ini didominasi penyakit tidak menular. Tapi penyakit menular juga patut menjadi perhatian karena banyak juga kunjungan peserta pada hampir seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Ke depan, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular.
“Butuh integrasi antara program JKN dengan kesehatan masyarakat,” kata Asih.
Ancaman lain yang dihadapi JKN, menurut Asih antara lain terkait iuran, manfaat, dan tarif. Dia mencatat selama 5 tahun terakhir kasus dan klaim paling tinggi program JKN yakni melahirkan dengan operasi caesar. Jumlah pelayanan cuci darah grafiknya naik, begitu juga biaya klaim. Tapi biaya pelayanan kesehatan yang dibayar JKN untuk faskes nilainya lebih rendah.
“Ini ancaman terhadap keberlangsungan JKN, perlu peninjauan iuran, manfaat, dan tarif,” lanjutnya.
Guru Besar FKM UI Hasbullah Thabrany berpendapat program JKN meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tapi sering diributkan peserta PBI kurang memanfaatkan program JKN. Menurutnya, hal ini terjadi karena peserta PBI belum memiliki akses yang memadai.
Mengenai klaim rawat jalan tingkat lanjut, Hasbullah mengatakan secara umum seluruh provinsi mengalami penurunan. Tapi ke depan pemerintah perlu merevisi tarif dan harus ditetapkan kelas standar. “Kalau mau kualitas layanan naik besaran iuran harus lebih tinggi lagi,” lanjutnya.
Menurut Hasbullah, pelaksanaan JKN sudah menuju arah yang benar. Selama 6 tahun berjalan program JKN mengalami defisit karena ada peningkatan terhadap akses dan konsumsi layanan. Defisit tidak serta merta terjadi karena fraud, tapi kebutuhan layanan dasar kesehatan meningkat dengan iuran yang belum sesuai.