“Dan jangan lupa, untuk membuat roadmap ini harus melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan NGO,” tambahnya.
(Baca: Soal Kenaikan Cukai dan HJE Rokok, Ini Kata Asosiasi Tembakau)
Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menambahkan bahwa ebijakan cukai rokok terdiri dari empat pilar, yakni pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, tenaga kerja, dan rokok ilegal. Saat ini kontribusi penerimaan cukai terhadap APBN mencapai 10%, maka mau tak mau diperlukan ekstensifikasi.
“Jangan bergantung pada industri rokok. Disni pentingnya sebuah roadmap industri rokok, perlu sebuah kesepakatan yang dapat dijadikan pegangan,” ungkapnya.
Mantan Direktur Jenderal Bea Cukai Thomas Sugijata menyampaikan bahwa cukai menjadi andalan untuk menutup penerimaan yang tidak tercapai. Adapun kontribusi cukai dalam APBN adalah sebesar 10%, sedangkan kontribusi cukai rokok dalam 4 tahun terakhir mencapai 96-97%, sehingga perlu adanya apresiasi bagi industri rokok.
Terkait roadmap industri rokok, Thomas mneyebut jika pemerintah sudah memiliki roadmap untuk jangka panjang, yakni roadmap Industri Hasil Tembakau Tahun 2007 – 2020. Roadmap ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan yang pasti, menampung lapangan pekerjaan, menciptakan masyarakat yang sehat.
Dalam roadmap tersebut, prioritas dibagi menjadi tiga yakni penerimaan di tahun 2007 – 2009, tenaga kerja di tahun 2009 – 2015, dan kesehatan di tahun 2015 – 2020. Adapaun instrument dan sasaran adalah menghilangkan rokok illegal dan pita palsu, memperkuat struktur industri dan kompetisi yang sehat, mengarahkan kebijakan cukai yang sederhana, membatasi ijin perusahaan baru, membatasi kadar nikotin.
“Roadmap yang telah dibuat sebenarnya cukup kredibel karena seluruh Kementerian yang terkait dan industri hasil tembakau yang sama – sama membuat. Cakupan roadmap cukup komprehensif. Permasalahannya adalah roadmap tersebut tidak diimplementasikan secara penuh,” katanya pada acara yang sama.
Namun demikian dengan adanya roadmap menjadikan arah kebijakan yang jelas dan mengurangi permasalahan antar sektor, karena kebijakan sektor dapat merujuk ke Roadmap. Untuk tahun mendatang Thomas berharap pemerintah tetap menyusun Roadmap dengan mengacu roadmap Tahun 2007 – 2020, dan melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal industri hasil tembakau.