“Saya pernah ditanya Ombudsman kenapa tidak melakukan validasi karena seharusnya ada validasi. Kemudian saya menjawab apabila ada validasi permohonan maka proses pencatatannya tidak bisa 5 menit jadi, akhirnya saya diskusi dengan Ombudsman dan mereka bisa memahami,” lanjut Anggoro.
Pada kesempatan ini, Anggoro juga menyebutkan bahwa kendala aplikasi permohonan KI tidak hanya terletak dari sisi pemohon akan tetapi juga terletak pada sisi sistem sehingga harus dilakukan evaluasi setiap waktunya.
“Yang sering terjadi, misalnya permohonan desain industri yang masuk ke kami, surat pemberitahuan banyak yang masuk spam. Kalau ada kekurangan persyaratan dan kita suratin pun seolah-olah pemohon atau konsultan KI sudah menerima email itu dan kita anggap tidak ada jawaban sehingga permohonan berujung ditarik kembali,” kata Anggoro.
Menurutnya, ini merupakan masalah yang harus segera mendapatkan solusi dan penanganannya. Melalui kegiatan ini, ia berharap para peserta dan konsultan KI yang hadir dapat memberikan masukan demi terwujudnya aplikasi permohonan hak cipta dan desain industri yang mampu meningkatkan pelayanan pada pasca permohonan, baik itu hak cipta maupun desain industri.
“Kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu agar kita bangun bersama-sama aplikasi yang siap pakai dan bisa diterapkan untuk perbaikan sistem pelayanan hak cipta dan desain industri,” pungkas Anggoro.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 119 orang peserta yang terdiri dari 80 orang perwakilan konsultan di wilayah provinsi DKI Jakarta dan 39 orang peserta dari DJKI.