Legal Due Diligence (LDD) merupakan instrumen krusial dalam menilai integritas dan kelayakan hukum suatu transaksi, baik merger, akuisisi, investasi, restrukturisasi, maupun pengalihan aset. Melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum perusahaan, LDD memberikan gambaran faktual yang menjadi dasar bagi para pihak dalam menentukan struktur transaksi, penetapan harga, strategi mitigasi risiko, serta arah negosiasi.
Praktik LDD saat ini semakin menuntut adaptasi terhadap dinamika regulasi, pendekatan manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi seperti digital data room. Dalam konteks tersebut, kemampuan profesional hukum menyusun laporan LDD yang komprehensif, jelas, dan strategis menjadi semakin penting.
Dalam rangka membantu profesional hukum menyusun laporan yang berkualitas, Managing Partner IGNOS Law Alliance, Ivor I. Pasaribu, memberikan tips dan trik menyusun LDD agar mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak tahap awal transaksi.
Baca Juga:
“Tujuan kita menyusun LDD itu supaya bisa dibaca dan dipahami oleh klien. Sulit rasanya kalau laporan disusun dengan bahasa yang berbelit-belit, apalagi kalau maksud kita justru ditangkap berbeda oleh klien,” ujar Ivor dalam Pelatihan Hukumonline bertajuk Memahami Praktik Legal Due Diligence yang Efektif untuk Kepatuhan Hukum dan Transaksi Bisnis Korporasi di Jakarta, Kamis (18/12).
Ia menekankan bahwa penyusunan LDD harus menggunakan kalimat yang jelas dan ringkas. Hal ini penting karena tidak semua pembaca laporan memiliki latar belakang pendidikan hukum.
“Asumsi utamanya, pembaca LDD belum tentu berlatar belakang hukum. Jadi ketika kita menyajikan laporan, mereka harus bisa langsung memahami tanpa harus tenggelam ke dalam detail peraturan,” katanya.
















