Ia mengingatkan bahwa pada akhirnya teknologi tetap sebatas menunjang cara manusia mengelola pekerjaan. Oleh karena itu solusi terbaik untuk mendapatkan layanan jasa hukum pun bukan sekadar dengan menggunakan legaltech tercanggih sebagai pengganti jasa lawyer. Apalagi jika pada akhirnya legaltech tersebut jarang digunakan. “Teknologi yang sangat canggih baru dikatakan membantu jika memang konsisten digunakan,” ujar Ibrahim.
Ibrahim menyoroti pentingnya mengubah cara berpikir dan budaya kerja sebelum melibatkan lebih banyak perangkat teknologi dalam pekerjaan. Termasuk dengan mengganti layanan jasa lawyer menjadi legaltech. “Identifikasi dulu persoalan apa yang mau diselesaikan,” ujarnya.
Sesi diskusi yang dilakukan bersama dengan peluncuran ASEAN LegalTech ini dihadiri pula oleh Erni Widhyastari selaku Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Erni mengakui tantangan yang sama ketika menggunakan teknologi di birokrasi yaitu mengubah budaya kerja. “Kalau tujuan kami adalah memotong jalur birokrasi administrasi, agar lebih cepat delam memberikan pelayanan publik,” Erni menjelaskan.
CEO Justika, Melvin Sumapung menyebutkan dalam sesi peluncuran ASEAN LegalTech bahwa telah ada 21 perusahaan legaltech di Indonesia. Pada skala regional Asia Tenggara, tercatat sekira 88 perusahaan legaltech yang telah beroperasi.
Indonesia berada di posisi kedua terbanyak setelah Singapura yang memiliki 25 perusahaan legaltech. Justika termasuk salah satu perusahaan legaltech di Indonesia. Produk legaltech yang disediakan Justika melalui justika.com adalah platform lokapasar jasa hukum yang mempertemukan calon klien dengan mitra advokat.