.jpg "Hukumonline.com")
Dini Maghfira, Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas bersalaman dengan Chief Media & Engagement Officer (CMO) Hukumonline, Amrie Hakim saat menerima kenang-kenangan sebagai narasumber Hukumonline Roundtable Discussion Ask Hukumonline AI Launching, Kamis (19/9/2024). Foto: RES
Kunci keberhasilan dari industri digital bergantung pada teknologi/infrastruktur hingga data. Transformasi digital nasional mewujudkan birokrasi efisien, akuntabel, layanan berkualitas, serta mudah diakses sehingga pembangunan nasional adaptif dan tepat sasaran.
Pemanfaatannya dalam hal ini yaitu pendidikan, kesehatan, UMKM, dan bantuan sosial. Diperlukan juga sebuah pendukung dalam penguatan pendukung dalam hal ini keamanan siber, literasi digital, tenaga kerja digital, dan industri teknologi informasi komunikas.
Transformasi digital nasional juga menjangkau industri hukum. Menurut Dini ada beberapa penggunaan AI untuk otomatisasi penelitian hukum. Di antaranya bisa sebagai analisis dokumen secara otomatis, analisis hukum yang prediktif, sebagai teknologi penelitian hukum, sebagai platform penelitian khusus, hingga sebagai pemrosesan bahasa hukum.
“Kebutuhan AI dalam bisnis hukum bisa menganalisis prediktif, analisis kontrak, kepatuhan, keterlibatan klien, keamanan data, hingga e-discovery,” ujar Dini.
Sebagai lembaga yang turut berperan mengurus data menjadi satu pintu, PPN/Bappenas selalu menggaungkan kepada pemerintah untuk tidak hanya sekadar membuat aplikasi. Karena menurutnya, hal yang berbahaya dari aplikasi bukan data yang diretas. Melainkan, data yang ada di aplikasi tersebut tetap ada di aplikasi tersebut namun diubah dan dihilangkan oleh hacker yang meretas.
“Makanya yang namanya data paling penting adalah harus dijaga. Mengenai hal ini, kami terus mengawal bersama Kominfo yang kini dituangkan dalam turunan UU PDP,” imbuh Dini.
