Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo menjelaskan dalam rangka menjamin transparansi dan keterbukaan data kepada publik maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, BSSN dan KIP telah merancang sistem yang mampu mencatat dan mengintegrasikan data Covid-19 melalui input data di tingkat puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium pemeriksaan di tingkat daerah dengan pendampingan dari unsur TNI, Polri, BPBD, serta BIN dan jajaran Kominfo di daerah.
“Sistem ini mampu memantau data sebaran kasus positif, ODP, PDP dan gambaran kasus secara detail serta dapat digunakan untuk menganalisa proyeksi kasus Covid-19 untuk dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan ke depannya,” katanya.
Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, hati gembira dan tidak panik. Selain itu ia juga menekankan untuk terus berupaya menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dirawat agar sehat serta yang sakit diobati agar sembuh. (Baca: Keseimbangan Kepentingan dalam Mengungkap Data Pribadi Pasien Covid-19)
“Kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan tetap di rumah saja. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia yang telah secara pribadi maupun kolektif berjuang bersama untuk saling mendukung dalam kondisi pandemi ini,” pungkasnya.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, selaku perwakilan dari Kemenko Marves yang terlibat dalam Tim IT aplikasi mendukung penuh pengembangan sistem aplikasi Bersatu Lawan Covid-19. “Ini langkah bagus sekaligus bukti keseriusan pemerintah untuk mentransparankan data terkait penanganan Covid-19, sehingga semua pihak dapat memantau dan turut berpartisipasi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” tutur Plt Deputi Seto.
Sebagai informasi, website covid19.go.id akan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang:
|
Rawan Korupsi
Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan pemerintah masih belum sepenuhnya transparan mengenai anggaran bencana. Dia menilai anggaran asli negara saat ini yang bersumber dari pajak tidak mampu memenuhi penanggulangan Covid-19. Menurutnya, pemerintah yang mengandalkan pinjaman luar negeri harus dijelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dana dan penggunaannya.