Dia mengatakan tidak transparannya anggaran tersebut akan memunculkan potensi korupsi saat penanganan Covid-19. Selain itu, potensi korupsi juga terjadi saat pengabaian prosedur pengadaan barang jasa untuk penanganan wabah misalnya prosedur bidding, standar harga, ataupun prosedur pengadaan lainnya. Dia mencontohkan kasus ekspor alat pelindung diri, pemotongan pemberian gaji (insentif) dan tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Misbah juga mengidentifikasi potensi-potensi korupsi bansos karena tidak transparan. Pertama, pendataan dilakukan serampangan sehingga penerima bantuan salah sasaran. Hal ini karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum diperbarui dan diverifikasi. Kemudian, ada potensi penggelapan dana bantuan, pemotongan atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum, jumlah bantuan tidak sesuai yang diterimakan dan politisasi bantuan.
Sehingga, dia mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat Budget Line Item Khusus atau Laman Khusus Anggaran Penanganan Covid-19 di www.covid19.go.id. Kemudian, pemerintah juga perlu membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh. Dia juga mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam setiap proses penanganan covid-19, terutama untuk program social safety net. Pemerintah juga harus membuat portal pengaduan masyarakat, khusus isu penanganan covid-19 dan elakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat, daerah, dan desa.
“Penting di saat krisis untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Kemudian, menelusuri rencana dan pelaksanaan untuk mengetahui kemajuan langkah-langkah yang ditempuh, mengidentifikasi keberlanjutan dan penanda potensi resiko fiscal. Dan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang telah dialokasikan dan mencegah atau mendekteksi potensi korupsi dan mismanagement,” jelas Misbah.
Nikmati Akses Gratis Koleksi Peraturan Terbaru dan FAQ Terkait Covid-19 di sini. |