Tren Third Party Funding dalam Arbitrase Dorong Praktik Lebih Terbuka dan Efisien
Terbaru

Tren Third Party Funding dalam Arbitrase Dorong Praktik Lebih Terbuka dan Efisien

Tren penggunaan third party funding (TPF) sudah menjadi perhatian ICC sejak beberapa tahun lalu. Sebagai institusi arbitrase global, ICC melakukan langkah konkret pada tahun 2021 dengan merevisi Peraturan Arbitrase ICC, salah satunya melalui adopsi Pasal 11(7) yang secara eksplisit mengatur kewajiban pengungkapan jika ada pendanaan dari pihak ketiga.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Forum International Chamber of Commerce (ICC) bersama International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia) membahas dasar-dasar TPF, Rabu (18/6/2025). Foto: RES
Forum International Chamber of Commerce (ICC) bersama International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia) membahas dasar-dasar TPF, Rabu (18/6/2025). Foto: RES

Pendanaan pihak ketiga (third party funding) dalam proses arbitrase internasional kian menjadi sorotan, terutama karena potensi manfaatnya dalam mendukung akses terhadap keadilan di tengah meningkatnya kompleksitas dan biaya penyelesaian sengketa.

Menanggapi tren tersebut, International Chamber of Commerce (ICC) menyatakan telah merespons secara proaktif, tidak hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga lewat pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar arbitrase global.

Deputy Director Arbitration and ADR South Asia, ICC Dispute Resolution Services, Irene Mira menyampaikan bahwa ICC sangat responsif terhadap dinamika yang berkembang di dunia arbitrase.

Baca Juga:

“Kami melihat bahwa kebutuhan pengguna, dinamika pasar, serta kepentingan komersial menjadi komponen penting yang kami pantau secara kontinu,” ujarnya dalam acara ICC YAAF: Unlocking Opportunities with Third Party Funding di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Menurutnya, tren penggunaan third party funding (TPF) sudah menjadi perhatian ICC sejak beberapa tahun lalu. Sebagai institusi arbitrase global, ICC melakukan langkah konkret pada tahun 2021 dengan merevisi Peraturan Arbitrase ICC, salah satunya melalui adopsi Pasal 11(7) yang secara eksplisit mengatur kewajiban pengungkapan jika ada pendanaan dari pihak ketiga.

“Pada survei Queen Mary tahun 2021, sekitar 8 persen responden menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan penggunaan third party funding ketika diizinkan. Melihat itu, kami memperbarui peraturan arbitrase kami untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut,” ujar wanita yang akrab disapa Mira itu.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info